Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Keamanan PBB mengungkapkan keprihatinan mereka atas rencana pemerintah Israel untuk melegalkan permukiman Yahudi di wilayah Palestina dan mengatakan langkah itu akan menghambat upaya perdamaian.
"Dewan Keamanan menegaskan berlanjutnya aktivitas pembangunan permukiman Israel mengancam peluang tercapainya solusi dua negara," ungkap Dewan Keamanan dalam pernyataan yang didukung ke-15 anggotanya namun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti resolusi yang direncanakan pekan lalu.
Israel dengan cepat mengecam pernyataan Dewan Keamanan itu dengan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pernyataan Dewan Keamanan PBB itu mengabaikan hak bersejarah warga Yahudi.
Baca juga: Indonesia Kecam Israel atas Perluasan Pemukiman di Tepi Barat
"Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan sepihak yang melanggar hak warga Yahudi atas tanah air mereka," tegas kantor Perdana Menteri Israel.
Pernyataan Israel itu menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB gagal menyinggung mengenai aksi teror yang dilakukan Palestina dan menewaskan warga Israel.
Tel Aviv menambahkan pernyataan itu seharusnya tidak dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat (AS) seharusnya tidak ambil bagian dalam pernyataan itu.
Pernyataan Dewan Keamanan PBB itu lebih lunak dari rencana resolusi yang disusun oleh Uni Emirat Arab yang menuntut Israel untuk dengan segera menghentikan aktivitas pembangunan oermukiman di wilayah Palestina.
Draft resolusi itu juga mengutuk sebagai bentuk aneksasi termasuk langkah pemerintah Israel terkait permukiman Yahudi.
Draft resolusi itu langsung ditentang oleh AS yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, AS dengan tegas mengecam rencana Israel untuk melegalkan sembilan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Perwakilan Palestina di PBB Riyad Mansour, ketika ditanya apakah mereka kecewa dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB, menegaskan setidaknya Dewan Keamanan PBB kini bersatu mengenai masalah Israel dan Palestina.
"Kita kini besatu. Mengisolasi satu pihak adalah langkah yang tepat ke awrah yang benar," tegasnya. (AFP/OL-1)
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
AMERIKA Serikat memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.
Utusan Palestina untuk PBB Majed Bamya menegaskan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida yang dilakukan Israel.
Dr Marwan Al-Sultan, dokter spesialis jantung ternama sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas dalam agresi Israel.
Dr Marwan Al-Sultan, seorang ahli jantung ternama sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas bersama istri dan anak-anaknya.
PEMERINTAH Indonesia dan berbagai organisasi relawan internasional mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Dr Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
Eskalasi antara Iran dan Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi juga cermin dari pembentukan ulang koalisi strategis di Timur Tengah dan perubahan tatanan global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved