Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Parlemen Australia pada Rabu (30/11) mengecam mantan Perdana Menteri Scott Morrison setelah penyelidikan menilai perannya secara diam-diam di berbagai kementerian selama pandemi telah "merusak kepercayaan publik pada pemerintah".
Meskipun bersifat simbolis, langkah parlemen Australia tersebut menandai kali pertama seorang mantan perdana menteri dikecam oleh parlemen. Mosi itu disahkan dengan 86 suara berbanding 50 di majelis rendah Australia.
Morrison diam-diam telah mengatur agar dirinya memiliki peran di lima kementerian selama pandemi. Dia menjadi menteri gabungan kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan dalam negeri, dan sumber daya.
Dia kehilangan kekuasaannya dalam pemilihan umum pada Mei 2022.
Sebuah investigasi atas peran rahasia tersebut menemukan bahwa tindakan Morrison sah, tetapi dia "secara fundamental merusak" kepercayaan pada pemerintah yang bertanggung jawab.
PM Anthony Albanese pada Rabu mengatakan bahwa tindakan Morrison itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak demokrasi Australia.
"Faktanya adalah demokrasi kita sangat berharga. Tidak ada ruang untuk kepuasan diri sendiri," kata Albanese selama debat menjelang mosi kecaman di parlemen.
Namun, dalam pidatonya di parlemen pada Rabu pagi menjelang pemungutan suara, Morrison tetap membela tindakannya dan menyebut kecaman parlemen itu sebagai "intimidasi politik" dan "pembalasan".
Mantan PM itu tercatat hanya sekali menggunakan kewenangan ekstra, yakni ketika memblokir proyek eksplorasi gas lepas pantai menjelang pemilu pada Mei 2022. (OL-12)
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan pencuri.
Untuk ke depannya harapan Edelyne Mia Martanegara untuk bisa menjadi suara bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan sosial.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Isu yang saat ini tengah dibahas dan diperjuangkan oleh AIPA ialah terkait eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.
Hoyle berhasil mengalahkan 6 pesaing lainnya dengan memenangkan dukungan 325 suara dari 540 anggota parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved