Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Agung Israel memutuskan bahwa kelompok pemukim Yahudi secara legal membeli properti di Jerusalem timur milik Gereja Ortodoks Yunani. Putusan Mahkamah Agung (MA) ini mengakhiri persidangan hampir dua dekade atas properti Kota Tua tersebut.
Organisasi Ateret Cohanim, yang berusaha agar Yahudi Israel mencaplok Jerusalem timur, membeli tiga bangunan dari gereja dalam kesepakatan kontroversial yang dibuat secara rahasia pada 2004. Penjualan tersebut memicu kemarahan warga Palestina dan menyebabkan pemecatan Patriark Irineos I pada tahun berikutnya.
Gereja mengajukan tuntutan terhadap Ateret Cohanim. Gereja mengeklaim properti tersebut diperoleh secara ilegal dan tanpa izin.
Dalam keputusan yang dirilis Rabu (8/6) malam, Mahkamah Agung Israel menolak banding gereja. Putusannya menetapkan bahwa tuduhan keras pelanggaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan asli tidak terbukti benar.
Baca juga: Warga Palestina Tewas oleh Tembakan Israel di Tepi Barat
Gereja mengecam keputusan itu sebagai tidak adil dan tanpa dasar logika hukum apa pun. Mereka mengutuk Ateret Cohanim sebagai organisasi radikal yang menggunakan metode licik dan ilegal untuk memperoleh realestat Kristen di daerah penting dalam Jerusalem.
Pengacara gereja, Asaad Mazawi, mengatakan kepada AFP, Kamis (9/6), bahwa keputusan itu menandai hari yang sangat menyedihkan. "Kita berbicara tentang sekelompok ekstremis yang ingin mengambil properti dari gereja, ingin mengubah karakter Kota Tua dan ingin menyerang wilayah Kristen," katanya.
Didukung oleh Israel, "Sayangnya mereka berhasil," katanya. Gereja Ortodoks Yunani ialah gereja terbesar dan terkaya di Jerusalem dengan kepemilikan tanah yang luas di sana sejak berabad-abad lalu.
Baca juga: Komisi Penyelidikan PBB: Tidak Cukup dengan Akhiri Pendudukan Israel
Gereja menghadapi tuduhan korupsi berulang kali dan memfasilitasi perluasan permukiman Israel di propertinya. Israel merebut Jerusalem timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mencaploknya dalam langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. (AFP/OL-14)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved