Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
IRAN, pada Kamis (10/3), menuduh Amerika Serikat (AS) membuat upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir menjadi lebih rumit, setelah tuntutan baru Rusia yang berasal dari invasinya ke Ukraina menimbulkan kekhawatiran akan penundaan lebih lanjut.
Republik Islam itu terkunci dalam negosiasi dengan kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015.
AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, secara sepihak menarik diri pada 2018 dari perjanjian yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.
Pada Sabtu (5/3), Moskow mengatakan bahwa, sebelum mendukung kesepakatan yang dihidupkan kembali itu, pihaknya menginginkan jaminan tertulis dari Washington bahwa sanksi yang dikenakan padanya atas perang Ukraina tidak akan mempengaruhi kerja sama ekonomi dan militernya dengan Teheran.
"Negosiasi Wina menjadi lebih rumit setiap jam tanpa keputusan politik oleh Amerika Serikat," kata pejabat tinggi keamanan Iran Ali Shamkhani di Twitter, pada Kamis (10/3).
Baca juga: Kota Mariupol Digempur Militer Rusia, Kondisi Kemanusiaan Kian Memburuk
"Pendekatan AS terhadap tuntutan prinsip Iran, ditambah dengan tawarannya yang tidak masuk akal dan tekanan yang tidak dapat dibenarkan untuk segera mencapai kesepakatan, menunjukkan bahwa AS tidak tertarik pada kesepakatan kuat yang akan memuaskan kedua belah pihak," tambahnya.
Negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu melibatkan Iran serta Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan Tiongkok secara langsung, dan AS secara tidak langsung.
Negosiator baru-baru ini mengisyaratkan bahwa pembicaraan telah berkembang ke fase akhir, tetapi masalah yang tertunda masih belum terselesaikan. Amerika Serikat telah menggambarkan tuntutan baru Rusia tersebut tidak relevan.
"Beberapa orang mencoba menyalahkan kami karena berlarut-larutnya pembicaraan. Saya harus mengatakan bahwa pembicaraan belum selesai, bahkan teks kesepakatan akhir belum selesai," kata kepala perunding Rusia Mikhayil Ulyanov pada Rabu (9/3).
"Seperti anggota lainnya, kami berhak meminta sesuatu, itu hal biasa, yang tidak mengerti bukan profesional," tambahnya.
"Kami memiliki hak untuk melindungi kepentingan kami baik di bidang nuklir, maupun dalam konteks yang lebih luas," katanya.
Dikatakannya pula, dia percaya semua hubungan perdagangan dan ekonomi kami dengan Iran harus dibebaskan dari sanksi UE atau AS saat ini dan di masa depan. (AFP/Nur/OL-09)
IRAN menyatakan bahwa mereka masih mempertahankan kendali penuh atas wilayah darat, bawah laut, dan udara Selat Hormuz di tengah kekhawatiran akan kemungkinan serangan AS terhadap Teheran.
KETEGANGAN AS-Iran meningkat. Republik Islam Iran secara resmi mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM) yang menyatakan wilayah udara di atas Selat Hormuz sebagai "zona berbahaya".
IRAN mengeluarkan peringatan penerbangan atau Notice to Airmen (NOTAM) terkait latihan tembakan langsung di wilayah udara sekitar Selat Hormuz, menandai peningkatan kesiapsiagaan militer.
AMERIKA Serikat (AS) memperluas kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengerahkan kapal induk dan jet tempur tambahan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Sepp Blatter menilai kekhawatiran terkait faktor keamanan menjadi alasan yang sangat kuat bagi para suporter untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka datang langsung ke AS.
KOMANDO Pusat Angkatan Udara AS menyatakan Washington akan menggelar latihan kesiapan militer yang diperpanjang di tengah meningkatnya ketegangan terkait Iran.
Skandal besar guncang Tiongkok. Jenderal Zhang Youxia diduga bocorkan rahasia nuklir ke AS dan terlibat korupsi.
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan pembekuan program nuklir Korea Utara dengan imbalan kompensasi, sekaligus meminta Tiongkok menjadi mediator.
Korea Utara memperingatkan bahwa ambisi nuklir Jepang harus dihentikan 'dengan biaya apa pun' karena dinilai mengancam stabilitas Asia dan keamanan global.
Nuklir bukan hanya untuk energi, namun juga untuk kesehatan dan riset medis
Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan dukungan tenaga ahli untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Moskow
RISET terbaru Korea Institute for Defense Analyses menyebut kemampuan nuklir Korea Utara selama ini diremehkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved