DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, konflik antara Rusia dan Ukraina dapat menimbulkan dampak yang mengacaukan stabilitas dan pemulihan ekonomi sekaligus memberikan peluang bagi Indonesia.
Dampak pertama ialah dari sisi keuangan, di mana rupiah sudah melemah ke level Rp14.500 per USD dan ini akan terus bergerak dan diperkirakan mencapai level Rp15.000 per USD jika konflik makin meluas dan melibatkan banyak negara.
"Jadi ini menimbulkan destabilitas di kawasan dan akan merugikan prospek pemulihan dan stabilitas yang ada di Indonesia. Ini juga bertepatan dengan tapering off dan kenaikan suku bunga di negara-negara maju," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (25/2).
Dampak lainnya, lanjut Bhima, terletak pada harga komoditas, di mana minyak mentah sudah menembuh harga US$100 per barrel dan hal ini pun dikatakan akan menyebabkan inflasi serta membuat biaya logistik lebih mahal dan efeknya adalah harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat makin rendah, dan efek terhadap subsidi energinya akan membengkak cukup signifikan.
"Pada asumsi APBN, harga minyak hanya tercatat US$ 63 per barrel. Jadi gap antara harga minyak yang ditetapkan APBN maupun harga minyak mentah yang real di lapangan terlalu jauh maka imbasnya akan ada pembengkakan pada subsidi energi yang signifikan," kata Bhima.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah harus segera melakukan perubahan APBN untuk menyesuaikan berbagai indikator, khususnya nilai tukar rupiah dan inflasi, karena inflasi m dikatakan dapat lebih tinggi dari perkiraan.
Menurut Bhima, pemerintah perlu melakukan antisipasi seperti penambahan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencakup stabilitas harga pangan dan energi ke dalam komponen anggaran PEN. Hal ini perlu dilakukan karena konflik itu mengancam stabilitas dan pemulihan ekonomi sepanjang 2022.
Baca juga : Resolusi Konflik Rusia-Ukraina Bisa Diupayakan Lewat Majelis Umum PBB
"Jadi ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka harus dipastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat baik minyak goreng, kedelai, maupun komoditas lainnya dan BBM seperti Pertamax serta Pertalite harus terjaga harganya sampai akhir 2022," ucapnya.
Sementara itu, Bhima melihat terdapat dua peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia di balik konflik ini. Pertama, pemerintah harus bisa melakukan intervensi dengan mengajak negara yang sedang konflik khususnya Rusia dan Amerika Serikat untuk duduk bersama dalam forum G20 guna membahas resolusi konflik.
Indonesia dikatakan dapat menjadi penengah, karena Indonesia tidak memiliki kepentingan langsung terhadap konflik di Ukraina.
"Kalau itu bisa dilakukan, sebagai Presidensi G20, Indonesia akan dianggap sukses," tegas Bhima.
Potensi lainnya ialah menarik investasi dari negara yang konflik ke Indonesia, seperti melakukan relokasi pabrik besi dan baja kemudian beberapa pabrik elektronik dan otomotif atau spare part otomotif, agar dilakukan pendekatan kepada para produsen yang memiliki basis produksi di Rusia maupun di Ukraina untuk segera beralih ke Indonesia dan disiapkan insentif khususnya.
"Itu dalam jangka waktu dekat yang harus dilakukan oleh pemerintah," pungkasnya. (OL-7)
