PEMIMPIN Hezbollah, Senin (11/10), menuding hakim yang memimpin penyelidikan terhadap ledakan di pelabuhan Beirut pada tahun lalu mempolitisasi penyelidikan dan meminta agar ditunjuk hakim yang jujur sebagai pengganti.
Tarek Bitar, ditunjuk sebagai pemimpin penyelidikan itu, Februari lalu, menggantikan pendahulunya yang dipecat karena memanggil sejumlah pejabat teras terkait ledakan itu, menjadi sorotan karena juga mengincar sejumlah pejabat di Libanon.
Bitar terpaksa menghentikan kerjanya selama sepekan karena gugatan dari seorang menteri yang menuntut agar hakim itu dipecat, sebelum pengadilan, bulan ini, menolak permintaan itu sehingga dia bisa melanjutkan kerjanya.
Baca juga: Partai Moqtada al-Sadr Menang di Pemilu Irak
"Kesalahan besar tengah terjadi. Bitar tidak akan menghasilkan kebenaran atau keadilan. Dia hanya akan menghasilkan ketidakadilan yang mengaburkan kebenaran," ujar pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah.
"Ini tidak berarti kami meminta penyelidikan diohentikan. Kami hanya meminta seorang hakim yang jujur dan transparan yang bekerja juga dengan jelas dan transparan serta bebas dari bias politi," lanjutnya.
Dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung televisi, Nasrallah menuding Bitar bekerja menuju sebuah tujuan politis tanpa menjelaskan apa yang dia maksud.
Nasrallah menyebut pemanggilan yang dilakukan Bittar menunjukkan bias politiknya.
"Kami telah memperingatkan dia agar tidak bias dan memonilitisasi penyelidikannya," kecamnya.
Bulan lalu, media massa Libanon membocorkan pesan dari seorang pejabat senior Hezbollah kepada Bittar yang mengandam untuk memecatnya terkait penyelidikan itu.
Pernyataan Nasrallah itu diungkapkan menjelang rencana penyelidikan terhadap tiga menteri yang menuntut Bittar dipecat.
Ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020 menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan orang lainnya, dan menghancurkan sejumlah bangunan di ibu kota Libanon itu.
Penyelidikan terkait tragedi itu, hingga kini, belum menetapkan satu tersangka pun saat penyelidikan internasional ditolak oleh pemerintah Libanon.
Kelompok HAM dan keluarga korban ledakan itu menuding pemimpin Libanon sehingga merusak penyelidikan itu agar terbebas dari tanggung jawab. (AFP/OL-1)
