Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARTAI ulama Syiah populer di Irak, Moqtada al-Sadr, menjadi pemenang terbesar dari kursi parlemen dalam pemilihan pada Minggu (10/10).
Berdasarkan hasil awal dari beberapa provinsi ditambah ibu kota Baghdad, partai al-Sadr memenangkan lebih dari 70 kursi. Hasil itu dapat memberinya pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pemerintahan.
Dalam pidato kemenangan yang disiarkan televisi setempat, Sadr menjanjikan pemerintahan nasionalis yang bebas dari campur tangan pihak asing.
Baca juga: Irak Tangkap Kepala Keuangan ISIS
"Kami menyambut semua kedutaan asing yang tidak ikut campur dalam urusan internal Irak," katanya.
Ia menambahkan perayaan akan berlangsung di jalan-jalan tanpa senjata.
Pemilu pada Minggu (10/10) diadakan beberapa bulan lebih awal, sebagai tanggapan atas protes massa pada 2019 yang menggulingkan pemerintah.
Jumlah pemilih yang rendah menunjukkan pemungutan suara yang disebut sebagai kesempatan untuk merebut kendali dari elite penguasa tidak akan banyak membantu untuk menggulingkan partai-partai sektarian yang
berkuasa sejak 2003.
Sadr meningkatkan kekuatannya di Irak sejak memenangkan 54 kursi dalam pemilihan pada 2018.
Ulama populer itu telah menjadi tokoh dominan dalam politik Irak.
Dia menentang semua campur tangan asing di Irak, termasuk Amerika Serikat (AS).
Sadr menyerukan penarikan pasukan AS dari Irak. AS mempertahankan kekuatan sekitar 2.500 prajurit dalam perang berkelanjutan melawan Islamic State (IS). (Ant/OL-1)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Pendukung ulama kuat Irak Moqtada Sadr menembus Zona Hijau Baghdad yang dijaga ketat dan menduduki parlemen pada Sabtu (30/7) dalam krisis politik yang semakin dalam.
Ribuan pendukung ulama kuat Irak, Moqtada Sadr, melakukan protes pada Sabtu (30/7) dalam unjuk kekuatan baru setelah tiga hari menyerbu parlemen di negara yang terperosok dalam krisis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved