SAINGAN regional Arab Saudi dan Iran telah bertemu lagi di Irak. Pembicaraan itu bertujuan meredakan ketegangan yang terus berlanjut di bawah Presiden ultrakonservatif Iran Ebrahim Raisi.
Iran yang mayoritas muslim syiah dan kerajaan suni Arab Saudi, di pihak yang berseberangan dalam berbagai konflik Timur Tengah, telah terlibat dalam pembicaraan sejak April pada tingkat tertinggi sejak memutuskan hubungan pada 2016. Diskusi, yang diselenggarakan oleh Irak sebagai mediator regional, diluncurkan di bawah mantan presiden moderat Iran Hassan Rouhani yang digantikan pada Agustus oleh Raisi.
"Pembicaraan telah mengarah pada kemajuan serius mengenai keamanan Teluk," kata juru bicara kementerian luar negeri Teheran Saeed Khatibzadeh pada 23 September. Putaran pembicaraan terakhir dikonfirmasi oleh tiga sumber Irak. Semua berbicara dengan syarat mereka tidak disebutkan namanya.
"Seorang pejabat Iran bertemu dengan seorang pejabat Saudi di Baghdad, setelah pertemuan antara kedua negara," kata satu sumber kepada AFP, Rabu (29/9). Ia membenarkan pembicaraan itu terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Seorang pejabat pemerintah dan sumber yang dekat dengan pemerintah mengonfirmasi pertemuan itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sekutu AS, Arab Saudi, dan musuh bebuyutan Washington, Iran, berselisih dalam banyak masalah regional, termasuk perang di Yaman dan Suriah.
Riyadh juga memiliki kekhawatiran tentang program nuklir Iran, meskipun republik Islam berkeras hanya mengejar teknologi nuklir damai. Raja Saudi Salman mengatakan dalam pidatonya baru-baru ini melalui konferensi video kepada Majelis Umum PBB, "Kami berharap pembicaraan kami akan mengarah pada hasil nyata yang akan membangun kepercayaan dan menghidupkan kembali kerja sama bilateral."
Baca juga: Iran Klaim Ada Kemajuan dalam Pembicaraan dengan Saudi
Dia kembali meminta Teheran menghentikan semua bentuk dukungan untuk kelompok-kelompok bersenjata di kawasan itu. Ia menegaskan kembali dukungan kerajaan pada upaya internasional untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. (AFP/OL-14)
