KOREA Selatan (Korsel) menjadi negara pertama yang membatasi pembayaran dari aplikasi raksasa Apple dan Google. Parlemen Korsel meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan melarang operator toko aplikasi memaksa pengembang membayar komisi hingga 30% dalam setiap transaksi.
RUU Bisnis Telekomunikas itu akan menjadi undang-undang segera setelah ditandatangani oleh Presiden Moon Jae-in, paling cepat diperikirakan bulan depan.
RUU itu menyebutkan, pengguna atau pengembang teknologi harus diberikan pilihan gratis dalam pembayaran aplikasi dan membuka pintu bagi perusahaan seperti pembuat Fortnite Epic Games Inc. untuk bertransaksi langsung dengan pelanggan, melewati biaya pemilik platform. Epic dikabarkan telah membawa pemilik iOS dan Android ke pengadilan di berbagai yurisdiksi dengan alasan pembiayaan yang tidak adil.
Apple Inc. dan Google Alphabet Inc., duopoli efektif yang mengendalikan sebagian besar ponsel cerdas dunia, menghadapi serangkaian tindakan legislatif di AS yang mendesak pembatasan kekuasaan teknologi dengan mendikte persyaratan di pasar aplikasi.
Kedua perusahaan diketahui mengenakan biaya komisi di atas 20% untuk pembelian yang dilakukan melalui toko mereka dan mengecualikan penangan pembayaran alternatif, dengan alasan melindungi pengguna dari penipuan dan pelanggaran privasi.
“Ini dapat menandakan tindakan serupa di tempat lain,” kata analis Omdia Guillermo Escofet, yang berspesialisasi dalam platform konsumen digital.
Baca juga : Uber Kanada Usulkan Dana Tunjangan untuk Pengemudi dan Kurir
Anggota parlemen Korea membuat langkah sebelum Google memperkenalkan biaya komisi 30% pada Oktober. Pengumuman perusahaan pada tahun lalu menyatakan akan membuat sistem pembayarannya wajib untuk aplikasi non-game secara luas dilihat sebagai pemicu undang-undang baru - dijuluki secara lokal sebagai undang-undang anti-Google.
Aliran pendapatan yang dimaksud adalah pusat pertumbuhan laba untuk Apple dan Google. App Store pembuat iPhone memberikan upaya yang lebih luas untuk menumbuhkan pendapatan dari layanan dan langganan, menghasilkan sekitar US$20 miliar per tahun, menurut Sensor Tower.
“Google Play menyediakan lebih dari sekadar pemrosesan pembayaran, dan biaya layanan kami membantu menjaga Android tetap gratis, memberikan pengembang alat dan platform global untuk mengakses miliaran konsumen di seluruh dunia,” kata juru bicara Google.
“Kami akan merenungkan bagaimana mematuhi rancangan undang-undang (dari Korea) ini sambil mempertahankan model yang mendukung sistem operasi dan toko aplikasi berkualitas tinggi," tambahnya.
Apple sendiri menekankan bahwa keputusan RUU tersebut akan mengikis perlindungan keamanan bagi pengguna, yang mengarah pada penurunan kepercayaan dalam pembelian App Store dan pada akhirnya lebih sedikit peluang penghasilan bagi pengembang di Korea.
“Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi akan menempatkan pengguna yang membeli barang digital dari sumber lain pada risiko penipuan, merusak perlindungan privasi mereka, mempersulit pengelolaan pembelian mereka,” kata juru bicara Apple. (Bloomberg/OL-7)
