Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEJAK militer melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemimpin sipil pada 1 Februari lalu di Myanmar, hingga Rabu (14/4) jumlah warga sipil yang meninggal akibat tindak kekerasan dari aparat lebih dari 700 orang.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, menyebut apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi bagi ASEAN.
Menurutnya dokter teknik kimia dari University of Salford, Inggris, para pemimpin ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah korban jiwa berjatuhan.
"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar," jelas Sukamta.
"Usul Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat, mestinya hal ini segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei menghendaki bisa diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN," ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini berharap secara intensif melakukan komunikasi dengan para Menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut.
Menurutnya, para pemimpin ASEAN jangan ragu melangkah karena adanya prinsip nonintervensi ASEAN. Situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.
"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rejim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat"
Dalam hal ini ada prinsip internasional tanggung jawab untuk melindungi atau responsibility to protect (R2P) yang diusung oleh PBB yang dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.
"Para pemimpin ASEAN tentu sangat paham dengan prinsip ini dan bisa menggunakannya dalam menyikapi krisis di Myanmar," imbuhnya.
Lebih lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini saat ini melihat sangat dibutuhkan campur tangan komunitas internasional. Apalagi krisis di Myanmar ini bisa bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.
"Jika isu bergeser dari masalah kudeta dan pembataian warga sipil kepada isu konflik etnis, tentu akan lebih menyulitkan bagi ASEAN untuk campur tangan. Itu sebabnya KTT ASEAN harus segera diwujudkan. Ini juga akan menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya melakukan tindakan konkrit atasi krisis Myanmar," tukasnya. (Sru/OL-09).
Meski menghadapi tantangan global yang sama, ASEAN memiliki keunggulan kompetitif, khususnya dari sisi demografi dan arus perdagangan.
Selama dua tahun berturut-turut, Blibli masuk ke daftar bergengsi Fortune Southeast Asia 500. Pada 2025, Blibli berada di peringkat 260, naik 22 posisi dari 282 di tahun sebelumnya.
Indonesia negara endemik dengue dengan kasus dengue tertinggi di Asia. Kematian yang diakibatkan DBD pada 2025 sebanyak 250 kasus yang terjadi di 123 kabupaten/kota di 24 provinsi.
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
KOREA Selatan bersiap melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden berikutnya. Negeri Gingseng itu menghadapi tantangan tarif Donald Trump hingga unifikasi dengan Korea Utar
PARA pemimpin negara-negara anggota ASEAN menilai gencatan senjata sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Myanmar.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved