Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN AS Joe Biden, pada Jumat (2/4), mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh Donald Trump pada jaksa tertinggi di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Tahun lalu, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecam pengadilan di Den Haag tersebut dan menjatuhkan sanksi finansial dan larangan visa AS pada Kepala Jaksa Fatou Bensouda.
Pompeo mengambil langkah tersebut setelah Bensouda meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan.
Pengadilan di Den Haag itu pun semakin mengganggu Amerika Serikat dengan membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina oleh Israel, sekutu AS yang menolak otoritas pengadilan tersebut.
"Kami yakin, bagaimanapun, kekhawatiran kami tentang kasus-kasus ini akan lebih baik ditangani melalui keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan dalam proses ICC daripada melalui pengenaan sanksi," kata Antony Blinken, pengganti Pompeo, dalam sebuah pernyataan.
Biden mencabut perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump tentang sanksi tersebut, juga mencabut sanksi terhadap pejabat senior ICC Phakiso Mochochoko dan larangan visa pada staf pengadilan lainnya.
Baca juga: AS Kecam Keputusan ICC Soal Yurisdiksi di Palestina
Bensouda meninggalkan pekerjaannya pada Juni dan akan digantikan oleh pengacara hak asasi manusia asal Inggris Karim Khan, yang kini dapat memulai pekerjaannya tanpa dibayangi oleh penjatuhan sanksi.
Blinken mengatakan dia didorong oleh reformasi yang dilakukan oleh pengadilan. Dia mencatat Amerika Serikat telah mendukung prakarsa peradilan internasional khusus untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di Balkan, Kamboja, dan Rwanda.
"Dukungan kami untuk supremasi hukum, akses ke keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan massal adalah kepentingan keamanan nasional AS yang penting yang dilindungi dan dimajukan dengan terlibat dengan seluruh dunia untuk menghadapi tantangan hari ini dan besok," tutur Blinken.
Human Rights Watch memuji langkah Biden tersebut karena mengakhiri penggunaan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar menyesatkan serta membalik lembaran tentang serangan Trump terhadap supremasi hukum global.(AFP/OL-5)
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Ketegasan sikap kepolisian dalam kasus ini dapat memberikan efek jera terhadap seluruh anggota agar tidak lagi melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved