114 Orang Tewas dalam Aksi Unjuk Rasa di Myanmar, Sabtu

MYANMAR mengalami hari paling mematikan sejak dimulainya kudeta militer pada Sabtu (27/3). Kantor berita Myanmar Now melaporkan setidaknya 114 orang tewas akibat kekerasan yang dilakukan polisi dan tentara yang berusaha menekan demonstrasi nasional melawan rezim militer pada Hari Angkatan Bersenjata.

Korban tersebut termasuk 40 kematian di Mandalay dan 27 kematian di Yangon. Dalam gambar yang beredar luas secara daring, banyak warga, termasuk anak-anak, terlihat ditembak di kepala atau dada.

“Dunia yang terhormat, kami tidak membutuhkan Nobel atau apapun. Lindungi saja warga muda dan anak-anak kita," cicit Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar di Twitter.

Baca juga: Aparat Keamanan Kian Brutal, 16 Demonstran Tewas di Myanmar

Jaringan aktivis yang mengoordinasikan aksi mogok kerja untuk menggagalkan rezim militer, sebelumnya dinominasikan oleh akademisi Norwegia untuk Hadiah Nobel Perdamaian.

Pada Sabtu (27/3) pagi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin parade militer yang disiarkan langsung dari ibu kota Naypyitaw yang dihadiri wakil menteri pertahanan Rusia Alexander Fomin.

“Tentara berusaha bergandengan tangan dengan seluruh bangsa untuk menjaga demokrasi,” kata jenderal senior itu, mengacu pada klaim kecurangan militer dalam pemilu 8 November yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

“Tindakan kekerasan yang memengaruhi stabilitas dan keamanan bertujuan membuat tuntutan tidak tepat,” tambahnya.

Anggota parlemen terpilih menantang legitimasi rezim dengan mengeluarkan pernyataan tandingan.

Penjabat wakil presiden yang ditunjuk Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw, Mahn Win Khaing Than, yang bekerja atas nama politisi sipil yang digulingkan, mengatakan, “Demokrasi masih dalam tahap awal karena upaya kolektif semua etnik untuk sepenuhnya menggulingkan kediktatoran militer yang menindas selama puluhan tahun dan membentuk persatuan demokratis federal.”

Dia menyerukan agar pasukan serikat federal melindungi nyawa dan harta benda warga.

“Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw dan berbagai persaudaraan etnik sekarang dalam pembicaraan konstan untuk mengakhiri kediktatoran militer di tanah Myanmar dan dengan segera pemerintahan persatuan nasional multi-etnis akan muncul,” tuturnya.

Tanpa memperhitungkan jumlah korban pada Sabtu (27/3), sebanyak 328 orang telah tewas dan lebih dari 2.000 orang ditangkap sejak kudeta tersebut, menurut data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Myanmar akan menyusut 10% pada tahun ini dan gejolak politik berisiko mengubah negara berpenduduk 54 juta itu menjadi titik api regional.

Ketegangan meningkat antara militer Myanmar dan Persatuan Nasional Karen, kelompok etnik bersenjata yang mengutuk kudeta dan melindungi para pembangkang di wilayah mereka, dekat perbatasan Thailand.

Mengantisipasi kemungkinan bentrokan, sebanyak 294 penduduk desa dari Myanmar melarikan diri ke Thailand dengan menyeberangi Sungai Salween, Jumat (26/3).

Ketika ditanya tentang hal ini, komandan satuan tugas khusus divisi infanteri ke-7 Thailand Kolonel Chaidan Grisanasuwarn yang mengawasi daerah tersebut mengatakan, “Telah terjadi pertempuran terus-menerus antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar dan orang-orang melarikan diri karena takut dipaksa bekerja sebagai porter.”

"Mereka tidak akan tinggal lama dan kami tidak memiliki kebijakan untuk membiarkan mereka tinggal lama,” imbuhnya.

Junta Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah meski mereka semakin terisolasi. Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada dua konglomerat militer utama, Kamis (25/3). Sementara itu, negara-negara ASEAN mencoba mengadakan pertemuan para pemimpin khusus untuk membahas krisis tersebut.

Di sisi lain, kunjungan wakil menteri pertahanan Rusia menuai kritik dari para pengunjuk rasa yang menentang pengakuan rezim tersebut.

Rusia adalah pemasok utama militer Myanmar. Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan Myanmar menghabiskan sekitar US$807 juta untuk membeli peralatan Rusia pada dekade sebelumnya hingga 2019.

Peneliti di Institut Internasional untuk Studi Strategis Aaron Connelly mencatat bahwa Rusia mencoba menggambarkan acara tersebut sebagai kunjungan balasan setelah kehadiran Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Parade Hari Kemenangan militer Rusia tahun lalu.

"Kunjungan Fomin sekarang mungkin lebih berkaitan dengan penjualan senjata daripada menunjukkan dukungan untuk junta atau mencegah tindakan Barat melawan junta atau semacamnya,” tutur Connelly. (Straitstimes/OL-1)