Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARA pemimpin dunia mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap para demonstran anti-kudeta hingga menyebabkan sedikitnya 18 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di sejumlah kota di Myanmar. Kepala PBB Antonio Guterres pada hari Minggu memimpin kecaman internasional terhadap tindakan militer yang merebut kekuasaan pada 1 Februari.
"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
"Sekretaris Jenderal mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," imbuhnya.
Sementara itu, kepala diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa blok tersebut akan segera mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan ini.
"Otoritas militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil dan mengizinkan penduduk untuk mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.
Menteri Eropa telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta tersebut dan telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan. Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan akan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh UE. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk kekerasan mengerikan pasukan keamanan Burma terhadap masyarakat.
Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal lagi yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari di Myanmar, setelah pengunjuk rasa tewas dalam tindakan keras terhadap demonstrasi akhir pekan lalu.
"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken di Twitter, Minggu (28/2) sore.
Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan serta mencatat bahwa Inggris telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta.
"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi, atas peran mereka dalam kudeta," kata juru bicara itu.
Turki juga mengutuk keras penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh tentara Myanmar.
"Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa stabilitas di Myanmar memburuk setelah kudeta," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan demokrasi tanpa penundaan untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara dan penghentian kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai," tambahnya.
Sementara itu, para aktivis di sejumlah negara Asia dan tempat lain mengadakan aksi unjuk rasa pada Minggu untuk mendukung pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar. Menyusul seruan bantuan dari juru kampanye pro-demokrasi Myanmar, sekitar 200 orang di Taipei dan puluhan di Bangkok, Melbourne dan Hong Kong turun ke jalan sambil melambaikan tanda dan bendera #MilkTeaAlliance.
baca juga: PBB: 18 Orang Tewas dalam Aksi Unjuk Rasa di Myanmar
Tagar yang berasal dari protes terhadap serangan online dari kaum nasionalis di Tiongkok digunakan jutaan kali pada hari Minggu. Namanya berasal dari kecintaan yang sama terhadap minuman susu di Thailand, Hong Kong dan Taiwan. Aktivis di Indonesia dan Malaysia serta negara-negara lain di Asia Tenggara mengungkapkan solidaritas mereka dengan memposting pesan dan karya seni secara online sebagai bagian dari kampanye media sosial.
"Aktivis Myanmar sangat aktif terlibat dengan Aliansi Teh Susu sejak kudeta," kata aktivis Thailand Rathasat Plenwong yang ikut menunjukkan dukungannya terhadap protes Myanmar di Bangkok.
"Kami merasa seperti berada dalam situasi ini bersama-sama," tandasnya. (Aljazeera/OL-3)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved