Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
JENDERAL penguasa Myanmar, pada Kamis, mengisyaratkan memudarnya kesabaran terhadap aksi protes nasional atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer, dengan memerintahkan demonstran untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan efektif.
Peringatan tersebut muncul setelah unjuk rasa anti-kudeta yang berlangsung selama enam hari berturut-turut yang mengutuk penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Pada Kamis malam, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, menyerukan agar pegawai negeri kembali bekerja setelah beberapa hari melakukan aksi mogok nasional.
"Karena hasutan oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," katanya dalam sebuah pernyataan. "Tindakan efektif akan diambil," tambahnya.
Sejak kudeta pada 1 Februari, telah terjadi kemarahan dan pembangkangan, yang menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh senior lainnya yang ditahan dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Baca juga : RI-Qatar Dorong Kemajuan Proses Perdamaian di Afghanistan
Demonstran kembali berunjuk rasa dengan damai pada Kamis di Naypyidaw serta Yangon, kota terbesar dan pusat komersial, dengan puluhan ribu orang membanjiri jalan-jalan.
"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, bagian dari upaya mendesak orang-orang untuk memboikot pekerjaan dan menekan junta militer.
"Kami tidak melakukan ini selama seminggu atau sebulan. Kami bertekad untuk melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pegawai bank yang melakukan aksi protes, kepada AFP.
Yang bergabung dalam aksi protes itu adalah puluhan dari komunitas etnis Karen, Rakhine, dan Kachin. "Kelompok etnis bersenjata dan orang-orang etnis kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa dari etnis Karen, kepada AFP. (AFP/OL-7)
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved