Junta Militer Myanmar Isyaratkan Tindakan Tegas ke Demosntran

JENDERAL penguasa Myanmar, pada Kamis, mengisyaratkan memudarnya kesabaran terhadap aksi protes nasional atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer, dengan memerintahkan demonstran untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan efektif.

Peringatan tersebut muncul setelah unjuk rasa anti-kudeta yang berlangsung selama enam hari berturut-turut yang mengutuk penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Pada Kamis malam, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, menyerukan agar pegawai negeri kembali bekerja setelah beberapa hari melakukan aksi mogok nasional.

"Karena hasutan oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," katanya dalam sebuah pernyataan. "Tindakan efektif akan diambil," tambahnya.

Sejak kudeta pada 1 Februari, telah terjadi kemarahan dan pembangkangan, yang menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh senior lainnya yang ditahan dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi.

Baca juga : RI-Qatar Dorong Kemajuan Proses Perdamaian di Afghanistan  

Demonstran kembali berunjuk rasa dengan damai pada Kamis di Naypyidaw serta Yangon, kota terbesar dan pusat komersial, dengan puluhan ribu orang membanjiri jalan-jalan.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, bagian dari upaya mendesak orang-orang untuk memboikot pekerjaan dan menekan junta militer.

"Kami tidak melakukan ini selama seminggu atau sebulan. Kami bertekad untuk melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pegawai bank yang melakukan aksi protes, kepada AFP.

Yang bergabung dalam aksi protes itu adalah puluhan dari komunitas etnis Karen, Rakhine, dan Kachin. "Kelompok etnis bersenjata dan orang-orang etnis kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa dari etnis Karen, kepada AFP. (AFP/OL-7)