Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Xiaomi Corp mengajukan gugatan hukum terhadap Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat karena mereka masuk daftar hitam pemerintah AS.
Departemen Pertahanan, saat AS masih dipimpin Donald Trump, memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan lainnya ke daftar perusahaan yang berkaitan dengan militer China, dikutip dari Reuters, Sabtu.
Investor Amerika diminta memecah kepemilikan di perusahaan-perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu.
Xiaomi dalam berkas keberatan tersebut mengatakan penilaian tersebut "tidak sah dan tidak sesuai konstitusi", serta menegaskan perusahaan tidak diatur oleh tentara Pembebasan Rakyat.
Tuntutan yang dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keuangan Janet Yellen di pemerintahan Presiden Joe Biden ini juga menyebutkan larangan investasi, yang efektif berlaku mulai 15 Maret, akan menyebabkan "kerusakan segera dan tidak bisa diperbaiki terhadap Xiaomi".
Baca juga: Dimasukkan dalam Daftar Hitam, Xiaomi Gugat Pemerintah AS
Xiaomi mengatakan 75 persen dari hak suara perusahaan dipegang oleh para pendiri mereka, Lin Bin dan Lei Jun, tidak ada kepemilikan atau kontrol dari orang atau badan yang berhubungan dengan militer.
Mereka juga menekankan ada "sejumlah penting" pemegang saham yang berasal dari AS, bahkan tiga dari sepuluh besar pemegang saham biasa merupakan grup investasi dari AS.
"Lebih lanjut, pendapat publik bahwa Xiaomi berasosiasi dengan militer China akan merusak secara signifikan posisi Xiaomi terhadap mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan reputasi rusak yang tidak bisa segera dihitung atau diperbaiki dengan mudah".
Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan AS belum memberikan pernyataan terkait tuntutan Xiaomi ini. (Ant/OL-12)
AFE menyoroti minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak La Liga mengenai rencana membawa pertandingan domestik ke luar negeri.
AS memperluas upaya untuk menghambat Pengadilan Pidana Internasional atas penuntutannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Isu penolakan udang asal Indonesia asal AS itu menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.
Media internasional menyoroti langkah strategis diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia.
Trofi Piala Dunia Antarklub yang ada di Ruang Oval merupakan versi ketiga diberikan sebagai pengakuan atas kesuksesan penyelenggaraan turnamen.
SELAMA kampanye, Donald Trump berjanji akan menggunakan tarif untuk merevitalisasi industri Amerika, mendatangkan lapangan kerja, dan membantu Negeri Paman Sam kembali hebat.
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved