Selasa 20 Oktober 2020, 04:45 WIB

Bergerak Aktif Hasilkan Resolusi Covid-19

Faustinus Nua | Internasional
Bergerak Aktif Hasilkan Resolusi Covid-19

AFP/NOAH SEELAM
Petugas kesehatan melakukan tes swab covid-19 kepada warga di pusat pengumpulan sampel di Hyderabad, India, kemarin.

 

DI tengah pandemi covid-19, Indonesia terus bergerak aktif dalam berbagai upaya diplomasi. Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia mendapat posisi strategis untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan yang diusung.

Melalui keanggotaan itu dan dua kali menjadi presidensi DK PBB, sejumlah resolusi penting berhasil dirumuskan. Hal itu merupakan capaian kinerja diplomasi Indonesia di masa krisis ini.

“Di tengah-tengah itu semua, selain memfokuskan diri pada mitigasi dampak pandemi, Indonesia tetap fokus terhadap isu-isu keamanan dan perdamaian internasional sekaligus mengambil peran sebagai bridge builder,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah.

Salah satu contoh dari capaian diplomasi Indonesia ialah Resolusi DK PBB Nomor 2532 terkait dengan covid-19 yang telah disahkan pada 1 Juli 2020 dengan pembahasan yang cukup panjang dan memakan waktu tiga bulan.

Hal itu karena terdapat perbedaan posisi mendasar dari dua negara anggota tetap (P5), yaitu AS dan Tiongkok, mengenai rujukan peranan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Di sinilah peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap atau elected 10 DK PBB memiliki peran kunci dalam upaya menjembatani perbedaan antara negara-negara major powers tersebut.”

Dia melanjutkan bahwa dalam konteks resolusi covid-19, Indonesia berhasil menjembatani perbedaan pandangan kedua negara dengan menawarkan solusi alternatif dan rumusan kompromi yang merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 74/270 terkait dengan global solidarity to fight covid-19 yang diusulkan Indonesia.

Selain itu, sebagai anggota Dewan Keamanan, sepanjang 2019 Indonesia juga berperan aktif dalam proses penyusunan dan adopsi 45 Resolusi DK PBB, 13 Presidential Statement DK PBB, serta 61 Press Statement DK PBB.

Wakil tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani, mengatakan sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020, Indonesia secara aktif turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terutama pada saat pandemi ini.

Dijelaskannya, banyak capaian yang sudah dilakukan Indonesia selama menjadi anggota DK PBB. Dalam dua kali mengemban keketuaan, Indonesia telah mencatat sejumlah capaian penting.

“Di presidensi kita 2019, lebih dari 4 resolusi, terdapat banyak pernyataan pers dan elemen pers yang telah disepakati. Kita juga mengusung dua pertemuan penting pada saat kita memimpin DK 2019, yaitu tentang misi pemeliharaan perdamaian PBB dan pertemuan terkait dengan perlindungan warga sipil,” ungkapnya kepada Media Indonesia.

“Pada Agustus (2020) banyak yang telah kita laksanakan (presidensi kedua). Ada 50 kegiatan dalam kurun waktu 21 hari kerja yang telah dilakukan Indonesia. Ini merupakan jumlah yang cukup monumental. Kita telah berhasil mengeluarkan 4 resolusi, 2 pernyataan pers, dan 1 elemen bagi pers.”

Selain itu, berbagai kegiatan lain pun sudah dilaksanakan selama berada di DK PBB saat ini. Indonesia memegang posisi penting bersama Jerman sebagai holder isu Afganistan. Indonesia merupakan ketua Komite 1540 yang menangani senjata pemusnah masal agar tidak jatuh ke tangan teroris. Ketua Komite Sanksi 1267, komite yang sangat penting menyangkut isu Alqaeda.

Indonesia juga menjadi ketua Komite Sanksi 1988 terkait dengan teroris Afganistan dan anacaman teroris. Di samping itu, juga menjadi wakil ketua Komite Sanksi untuk Irak dan Sudan Selatan.
“Banyak capaian yang telah dilakukan ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap. Tentu saja ini semua berkat arahan dari Presiden RI melalui Ibu Menlu Retno. Kita selalu berkoordinasi erat,” terangnya.

Terobosan diplomasi

Selama keanggotaan Indonesia di DK PBB dan memimpin presidensi, sejumlah terobosan baru pun telah dicapai. Dian mengatakan, Indonesia berhasil mencapai sejumlah resolusi penting.

Beberapa terobosan baru seperti adanya resolusi 2538 tentang personel perempuan di misi pemeliharaan perdamaian PBB atau women peacekeeping operations. Itu merupakan resolusi pertama dalam sejarah PBB dan menjadi resolusi pertama Indonesia selama di DK PBB.

“Ini adalah inisiatif Indonesia dan kita mendorong karena mengingat peran penting personel perempuan di misi perdamaian. Ini telah dibuktikan personel perempuan kita, baik TNI maupun kepolisian dalam berbagai misi-misi perdamaian,” jelasnya.

Saat ini, Indonesia termasuk negara terbesar yang mengirim personel perempuan dalam misi-misi perdamaian PBB.

“Nah, resolusi ini telah disponsori 97 negara PBB. Dalam waktu kurang dari satu hari dengan ketentuan covid-19 sekarang ini kita berhasil menggalang dukungan 97 negara PBB. Dan terpenting ke 15 anggota PBB merupakan co-sponsor resolusi ini,” tambahnya.

Selai itu, juga resolusi covid-19 yang telah disepakati dan berbagai upaya diplomasi lainnya di tengah pandemi ini, seperti kesepakatan vaksin.

Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun mengatakan terkait dengan diplomasi vaksin, Indonesia bekerja sama dengan tiga perusahaan vaksin Tiongkok, yaitu Sinovac Biotech Ltd, Cansino Biologics Inc, dan China National Pharmaceutical Group Co Ltd (Sinopharm). Khusus dengan Sinopharm, kerja sama dilakukan Indonesia secara tripartite melalui G42 Healthcare AI Holding RSC Ltd (G42) yang berkantor pusat di Abu Dhabi.

“Berdasarkan serangkaian penjajakan yang diawali dari kunjungan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri BUMN RI ke Sanya, Provinsi Hainan, pada Agustus 2020, diikuti dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI didampingi Menteri Kesehatan RI ke Tengchong, Provinsi Yunnan, awal Oktober 2020, Indonesia telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai penyediaan vaksin dari ketiga perusahaan tersebut untuk Indonesia mulai akhir 2020,” terangnya. 

Diplomasi vaksin yang gencar dilakukan Indonesia mendapat perhatian khusus dan apresiasi dari Menteri Luar Negeri RRT, YM Wang Yi, yang menyatakan dukungan agar Indonesia dapat menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan.

Saat ini, tim inspeksi vaksin dari Indonesia yang dipimpin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) tengah melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melakukan uji vaksin dari perusahaan-perusahaan tersebut, sebelum vaksin itu dinyatakan dapat digunakan secara aman di Indonesia. (I-1)

Baca Juga

ASHRAF SHAZLY / AFP

PM Ethiopia Klaim Pertempuran di Tigray Selesai

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 29 November 2020, 08:32 WIB
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed  mengatakan bahwa operasi militer di wilayah Tigray selesai setelah tentara mengklaim kendali...
MI/Pius Erlangga

Pertukaran Pemuda Untuk Tingkatkan SDM dan Diplomasi

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Minggu 29 November 2020, 07:34 WIB
Program pemuda internasional ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun juga untuk mendukung...
AUDU MARTE / AFP

Boko Haram Kembali Bunuh 43 Buruh Tani

👤Siswantini Suryandari 🕔Minggu 29 November 2020, 06:36 WIB
Kelompok pejuang  Boko Haram menewaskan sedikitnya 43 buruh tani  dan melukai enam lainnya di sawah dekat kota Maiduguri di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya