Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENJELANG pemilihan umum Singapura atau general election (GE2020) yang akan diselenggarakan Jumat (10/7) besok, Panitia Pemilihan Umum Singapura menyiapkan protokol covid-19 yang super ketat.
Tidak seperti pemilihan sebelumnya, panitia harus menerapkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan jarak tetap aman dan kebersihan terjaga, mengingat sekitar 2,65 juta pemilih akan berpartisipasi di tengah pandemi ini. 1.100 tempat pemungutan suara pun disiapkan.
Baca juga: Meski Ada Covid-19, Clubing Jalan Terus di Singapura
Dikutip The Straits Times, panitia menyiapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pemilih. Selain itu diberi tanda-tanda khusus untuk menjaga jarak 1 meter, hand sanitizer, dan juga sarung tangan. Pemilih pun diwajibkan mengenakan masker.
Sebelumnya, untuk menjaga pemilihan di tengah covid-19 berlangsung aman, mereka telah menambah tempat pemungutan suara yang semula berjumlah 880 menjadi 1.100. Sehingga setiap tempat pemungutan suara melayani rata-rata 2.400 pemilih dari semula 3.000 pemilih.
Selain pemeriksaan suhu, ditempatkan penanda di lantai untuk memastikan pemilih menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Disinfektan pembersih tangan dan sarung tangan sekali pakai juga akan tersedia.
Baca juga: Singapura Karantina 524 Orang terkait Virus Korona
"Kita harus membiasakan diri dengan tindakan pencegahan baru yang diberlakukan karena covid-19, seperti pemakaian sarung tangan dan masker. Tetapi dengan pelatihan, saya tahu apa yang diharapkan dan saya yakin kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik," kata Ramli salah seorang panitia pemilihan.
Bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celcius akan dipisahkan dengan pemilih lain. Mereka akan mengikuti pemilihan di waktu terpisah pada pukul 19.00 dan 20.00. (Van/TST/A-3)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved