Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MESKI Ketua DPR atau Dewan Rakyat Malaysia memiliki diskresi untuk memutuskan item mana yang harus didahulukan dalam agenda resmi parlemen (Order Paper), mosi tidak percaya harus diprioritaskan oleh konvensi.
Pakar konstitusi Prof Datuk Dr Shad Saleem Faruqi mengatakan kepada New Straits Times, "Secara konvensional, sebagai masalah kebiasaan konstitusional, mosi tidak percaya diberikan prioritas.”
Menurutnya, konvensi pada dasarnya adalah aturan moralitas politik dan ada aturan tentang moralitas politik yang dianggap mengikat.
Baca juga: Trump Telepon PM Malaysia Bahas Kerja Sama Kedua Negara
"Ketua parlemen adalah mantan hakim. Dia adalah sarjana hukum konstitusi yang terpelajar dan saya pikir kita bisa percaya dia akan memberikan mosi tidak percaya prioritas dalam Order Paper," ujarnya.
Namun, Shad khawatir perampungan pembahasan mosi tidak percaya mungkin akan memerlukan waktu lama. Terlebih bertepatan dengan bulan suci Ramadan sehingga sangat tidak mungkin DPR bisa melakukan sidang hingga larut malam.
Sebelumnya, Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Mohamad Ariff Md Yusof menyetujui permintaan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diajukan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
NST telah menghubungi Ariff untuk konfirmasi apakah ia akan mengizinkan mosi tidak percaya didahulukan dalam agenda parlemen. Namun, dia belum menanggapi.
Mantan ketua majelis Negara Bagian Perak Datuk Seri SK Devamany mengatakan Ariff harus menggunakan kebijaksanaannya dengan mempertimbangkan fakta perang melawan covid-19 belum berakhir.
"Kita masih memerangi pandemi covid-19 sehingga kepentingan dan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan,” kata Devamany. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved