Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH Indonesia belum berencana untuk memberlakukan travel banned ke wilayah Tiongkok, begitupun sebaliknya. Hal itu merupakan keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan yang dikeluarkan oleh WHO.
"Pertama, novel coronavirus (2019-nCoV) masih belum mendapat isyarat dari WHO untuk ditakegorikan public health emergency yang perlu perhatian dunia," kata Sekretaris Dirjen P2P Kemenkes Achmad Yurianto kepada Media Indonesia, Sabtu (25/1).
Dirinya mengungkapkan, wabah virus tersebut memiliki risiko tinggi untuk Tiongkok. Namun, WHO belum mengeluarkan travel warning ke negara tersebut.
"Ini hanya high potential untuk Tiongkok. Dan WHO juga tidak merekomendasikan resricted ke Tiongkok, hanya Wuhan. Jadi setiap orang yang keluar dari Tiongkok memang harus diperiksa ketat. Sementara, untuk negara selain Tiongkok, yang datang yang harus diperiksa ketat," bebernya.
Dirinya meyakini, WHO akan mengambil tindakan tegas apabila 2019-nCoV berpotensi menyebar lebih liar. Hal itu telah dibuktikan saat kasus wabah Ebola di wilayah Kongo.
Saat ini sendiri, pemerintah terus melakukan pemantauan kondisi terkini mengenai penyebaran 2019-nCoV, dan terus berkoordinasi dengan WHO untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
"Kita sekarang real time dengan WHO. Kita selalu koordinasi terus terkait data. Karena saat ini memang virusnya belum dikenali. Kita juga masih pelajari betul," tandasnya. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved