Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Indonesia-Vietnam Bahas Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Rudy Polycarpus dari Thailand
22/6/2019 19:55
Indonesia-Vietnam Bahas Batas Zona Ekonomi Eksklusif
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (kiri) saat pertemuan bilateral Indonesia-Vietnam(ANTARA)

PRESIDEN Joko Widodo mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-34 ASEAN 2019 di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6).

Isu ini menjadi krusial, karena kata Presiden Jokowi, persoalan ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara kedua negara.

Oleh sebab itu, Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Karena jika tidak dirampungkan berpotensi menimbulkan masalah bagi kedua negara.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan  perundingan batas ZEE," kata Presiden seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Rudy Polycarpus, dari Bangkok, Thailand, Sabtu.


Baca juga: Rusia Mulai Bebaskan 100 Paus Beluga dan Orca


Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.

"Draf Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Vietnam, konsep ini akan dapat   diadopsi pada KTT ini," ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota DK PBB periode2020-2021.

Dengan demikian, pada 2020, Indonesia dan Vietnam mewakili ASEAN menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 2020.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (OL-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya