Penguasa Militer Sudan Serukan Pemilu dalam 9 Bulan

PENGUASA militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan militer telah memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan para pengunjuk rasa. Dia menyerukan untuk diadakan pemilihan dalam waktu sembilan bulan.
 
"Dewan militer memutuskan hal-hal berikut, membatalkan apa yang disepakati dan menghentikan negosiasi dengan Aliansi Kebebasan dan Perubahan, dan menyerukan pemilihan umum dalam waktu tidak lebih dari sembilan bulan," kata Burhan dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman AFP, Selasa, 4 Juni 2019.
 
Burhan mengatakan pemilihan itu akan berlangsung di bawah pengawasan regional dan internasional. Penyataan ini keluar setelah perundingan dengan Aliansi Kebebasan dan Perubahan gagal.

Dewan Militer Transisi menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu, usai protes terhadap pemerintahannya yang otoriter terjadi selama beberapa bulan. Mereka menyetujui periode transisi tiga tahun untuk memindahkan kekuasaan ke pemerintahan sipil.
 
Namun, ribuan orang tetap berkemah di luar markas militer dan menyerukan para jenderal menyerahkan kekuasaan. Hingga pada Ahad kemarin, pasukan keamanan menggunakan kekuatan untuk membubarkan aksi duduk mereka.
 
Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk pembubaran aksi duduk tersebut. Kritik internasional juga mencuat usai media-media internasional memberitakan mengenai serangan pasukan keamanan di Ibu Kota Khartoum.
 
Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara tertutup pada hari ini untuk membahas mengenai Sudan. Inggris dan Jerman yang meminta perundingan.(Medcom.id)