Tiongkok Sebut AS Teroris Ekonomi

TIONGKOK menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai teroris ekonomi. 'Negeri Tirai Bambu' pun meluapkan retorika di tengah perang dagang dengan AS.

Negosiasi perdagangan antara dua ekonomi raksasa dunia tampaknya mengalami hambatan. Hal itu tidak lepas dari langkah Presiden AS, Donald Trump, yang menaikkan tarif atas komoditas Tiongkok awal bulan ini. Pemerintah AS bahkan memasukkan Huawei, raksasa telekomunikasi asal Tiongkok, dalam daftar hitam.

"Kami menentang perang dagang, tetapi kami tidak takut dengan hal itu," pungkas Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhang Huanhui.

"Hasutan yang sudah direncanakan dari konflik perdagangan ialah terorisme ekonomi, chauvinisme ekonomi, dan intimidasi ekonomi. Perlu diingat, tidak ada pemenang dalam perang dagang," imbuh Zhang.

Menyikapi tindakan AS, Tiongkok pun memberlakukan tarif balasan terhadap komoditas AS. Media pemerintah menyatakan Tiongkok bisa menghentikan ekspor logam tanah jarang ke 'Negeri Paman Sam'.

"Perang dagang juga berdampak negatif pada pengembangan dan kebangkitan ekonomi global," tegas Zhang.

Menanggapi tantangan

Selama Washington dan Beijing berkonflik, Presiden Xi Jinping tengah bersiap untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam agenda kunjungan ke Rusia pada 5-7 Juni mendatang.

"Tiongkok dan Rusia tentu akan memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan, termasuk kerja sama di bidang investasi," ujarnya.

"Kami juga akan menanggapi berbagai tantangan eksternal. Dalam hal ini, untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di kedua negara."

Partai Komunis bahkan menggali hal yang bisa menjadi pertarungan panjang dengan AS. Tidak ketinggalan, pembawa berita dari China Global Television Network (CGTN), mengadakan debat langka dengan pembawa berita dari Fox Business Network. Mereka membahas perang dagang setelah berseteru di jejaring sosial.

"Kami menyarankan AS agar tidak meremehkan kemampuan Tiongkok dalam melindungi hak dan kepentingan domestik. Jangan sampai AS menganggap kami tidak pernah memberi peringatan," ujar juru bicara partai dalam tulisan editorial The People's Daily.

Menlu AS, Mike Pompeo, mempertanyakan ancaman penghentian ekspor tanah jarang. Dia menegaskan, rakyat AS menderita dan kehilangan selama beberapa dekade di bawah aturan yang berlaku.

AS memperbarui serangan terhadap Huawei, dengan menekankan ada konektivitas mendalam antara perusahaan dan pemerintah Tiongkok, yang tidak terparalel dalam sistem AS. "Jika Partai Komunis ingin mendapatkan informasi dari teknologi Huawei, sudah pasti Huawei akan memberikannya kepada mereka," pungkas Pompeo kepada Fox Business Network. (AFP/Tes/I-1)