Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA parlemen Prancis menyetujui aturan pengenaan pajak terhadap sejumlah raksasa digital, seperti Apple dan Facebook. Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, membanggakan langkah pemerintah tersebut yang dinilai berada di garda terdepan, namun kebijakan itu menuai kemarahan Amerika Serikat (AS).
Sebagai reaksi, AS telah mendesak sekutu NATO mereka untuk membatalkan wacana kebijakan pajak tersebut. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperingatkan bahwa langkah Prancis itu akan merugikan sejumlah investor AS dan warga Prancis yang menggunakan platform digital.
Sebagai informasi, kebijakan pajak yang diusulkan pemerintah Prancis memperoleh 55 suara dari Majelis Nasional. Rencana kebijakan itu kemudian dibawa ke Senat Prancis, sebelum disahkan.
Regulasi pajak tersebut dijuluki "Gafa", yang muncul setelah kemarahan publik terhadap Google, Amazon, Facebook, dan Apple, semakin meluas. Pasalnya, nilai pajak yang dibayarkan sejumlah perusahaan raksasa global itu relatif minim.
"Prancis merasa terhormat karena dapat memimpin dalam kebijakan seperti itu," tegas Le Maire kepada parlemen sebelum pemungutan suara. Dia menekankan langkah tersebut merupakan upaya untuk menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien pada abad ke-21.
Dalam menanggapi kritik dari AS, Le Maire mengatakan Prancis bertekad untuk tetap menjalankan aturan, sekaligus mempertahankan kebijakan fiskal yang berdaulat. Pemerintah, lanjut dia, tidak terima bahwa raksasa digital global meraup keuntungan besar dari data pengguna, namun lolos dari pengenaan pajak domestik.
Bulan lalu, Prancis meluncurkan rancangan undang-undang yang menetapkan pajak sebesar 3% untuk iklan digital, penjualan data pribadi dan pendapatan lainnya. Regulasi itu menyasar setiap perusahaan teknologi yang memiliki penghasilan global lebih dari US$ 840 juta per tahun.
Prancis kemudian berupaya mendorong regulasi perpajakan di tingkat nasional, yakni setelah upaya Uni Eropa dihalangi negara-negara dengan pajak rendah, seperti Irlandia. (AFP/Tes/I-2)
Banyak wilayah di Bali yang membutuhkan akses internet stabil, terutama daerah yang secara geografis terisolasi.
Tanpa dukungan WiFi yang andal, pelaku usaha berisiko menghadapi gangguan operasional yang berujung pada hilangnya peluang penjualan.
Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia timur mencapai tonggak baru dengan beroperasinya Community Gateway pertama di Indonesia.
Pemerintah Rusia memblokir Snapchat dan membatasi FaceTime dengan alasan keamanan nasional.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Nama domain tingkat tinggi geografis telah menjadi symbol identitas daerah dan sarana memperkuat posisi suatu wilayah di ruang digital.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved