Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA parlemen Prancis menyetujui aturan pengenaan pajak terhadap sejumlah raksasa digital, seperti Apple dan Facebook. Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, membanggakan langkah pemerintah tersebut yang dinilai berada di garda terdepan, namun kebijakan itu menuai kemarahan Amerika Serikat (AS).
Sebagai reaksi, AS telah mendesak sekutu NATO mereka untuk membatalkan wacana kebijakan pajak tersebut. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperingatkan bahwa langkah Prancis itu akan merugikan sejumlah investor AS dan warga Prancis yang menggunakan platform digital.
Sebagai informasi, kebijakan pajak yang diusulkan pemerintah Prancis memperoleh 55 suara dari Majelis Nasional. Rencana kebijakan itu kemudian dibawa ke Senat Prancis, sebelum disahkan.
Regulasi pajak tersebut dijuluki "Gafa", yang muncul setelah kemarahan publik terhadap Google, Amazon, Facebook, dan Apple, semakin meluas. Pasalnya, nilai pajak yang dibayarkan sejumlah perusahaan raksasa global itu relatif minim.
"Prancis merasa terhormat karena dapat memimpin dalam kebijakan seperti itu," tegas Le Maire kepada parlemen sebelum pemungutan suara. Dia menekankan langkah tersebut merupakan upaya untuk menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien pada abad ke-21.
Dalam menanggapi kritik dari AS, Le Maire mengatakan Prancis bertekad untuk tetap menjalankan aturan, sekaligus mempertahankan kebijakan fiskal yang berdaulat. Pemerintah, lanjut dia, tidak terima bahwa raksasa digital global meraup keuntungan besar dari data pengguna, namun lolos dari pengenaan pajak domestik.
Bulan lalu, Prancis meluncurkan rancangan undang-undang yang menetapkan pajak sebesar 3% untuk iklan digital, penjualan data pribadi dan pendapatan lainnya. Regulasi itu menyasar setiap perusahaan teknologi yang memiliki penghasilan global lebih dari US$ 840 juta per tahun.
Prancis kemudian berupaya mendorong regulasi perpajakan di tingkat nasional, yakni setelah upaya Uni Eropa dihalangi negara-negara dengan pajak rendah, seperti Irlandia. (AFP/Tes/I-2)
Sistem pengawasan internet yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi bagaimana konten digital beredar serta seberapa besar ruang anonimitas yang tersedia bagi pengguna.
Layanan Internet Merah Putih (IMP) resmi diperkenalkan sebagai pengembangan baru layanan internet satelit broadband untuk menjawab kebutuhan konektivitas nasional yang terus berkembang.
Banyak orang sudah membuktikan bisa dapat penghasilan tanpa harus nunggu keterima kerja kantoran. Kuncinya bukan instan, tapi tahu jalur yang masuk akal dan mau konsisten jalani prosesnya.
Melalui BRImo, nasabah BRI bisa melakukan pembayaran TV kabel dan internet dengan cepat, aman, dan bahkan lebih hemat berkat promo cashback menarik.
Pemerintah mengingatkan orangtua agar tidak melepas anak-anak ke dunia maya tanpa bekal pemahaman yang cukup mengenai konten yang mereka konsumsi beserta konsekuensinya.
Tantangan ruang digital bagi anak-anak di Indonesia kini telah bergeser dari sekadar konten negatif menuju ancaman yang bersifat personal dan sulit terdeteksi.
Capaian itu menegaskan validasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan keterbukaan informasi di era digital serta peran kepercayaan para pengguna setia.
Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo meraih penghargaan Indonesia Best CEO 2025 dalam ajang Indonesia Business Leadership Forum.
Ebbot menghadirkan teknologi AI andal, sedangkan Veda Praxis menyediakan fondasi tata kelola yang kuat dan juga tim implementer dengan kapabilitas lokal.
Model kerja fleksibel berbasis platform digital dinilai menjadi bantalan sosial modern.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved