AS Siap Bantu Filipina Dalam Sengketa Laut Cina Selatan

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, menyatakan pihaknya siap membela Filipina dari serangan bersenjata di Laut Cina Selatan. AS mengeluarkan peringatan paling keras terhadap Tiongkok yang mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis tersebut.

Setelah bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Manila, Pompeo menuturkan pembangunan pulau-pulau buatan Tiongkok di wilayah perairan yang juga diklaim Manila dan negara tetangga lain, merupakan ancaman potensial bagi kedua sekutu.

Baca juga: JK: Indonesia Akan Bantu Bangun Masjid Raya Filipina

"Aktivitas militer dan kegiatan pembangunan pulau dan pembangunan pulau di Laut Cina Selatan, telah mengancam kedaulatan, keamanan dan sumber ekonomi Anda (Filipina) dan juga AS," ucap Pompeo dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin.

"Mengingat Laut Cina Selatan adalah bagian dari Pasifik, setiap serangan bersenjata pasukan Filipina, aktivitas penerbangan pesawat maupun kapal di wilayah tersebut, akan memicu kewajiban pertahanan berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pertahanan Bersama," imbuhnya.

Komentar Pompeo menjadi pernyataan resmi pertama dari pejabat AS yang secara terbuka mengungkapkan niat Washington untuk mempertahankan sekutunya di wilayah perairan titik nyala.

Sebuah perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina pada 1951, telah mengikat Manila dan mantan penjajah kolonialnya untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata di wilayah Pasifik. Pejabat senior pemerintah Filipina sempat menyerukan peninjauan kembali pakta pertahanan timbal balik dengan AS. Mereka tidak begitu yakin perjanjian tersebut diimplementasikan pada sengketa Laut Cina Selatan.

Pasukan militer Filipina dan para nelayan kerap mengeluhkan tindakan sewenang-wenang pasukan keamanan maritim Tiongkok, di sekitar pulau dan karang yang diduduki pasukan Filipina.

Sebelumnya, AS menyatakan tidak terlibat dalam sengketa sejumlah pulau Laut Cina Selatan dan wilayah perairan yang diklaim Tiongkok, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Dalam hal ini, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah lautan tersebut. Belakangan, Washington menegaskan haknya untuk melepaskan pasukan militer dan kapal barang di atas wilayah perairan dengan nilai perdagangan global mencapai triliunan dolar setiap tahun. Konon, Laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang besar.

Baca juga: Hadiah Rp14,1 M untuk yang Tahu Keberadaan Anak Osama bin Laden

Filipina merupakan salah satu kritikus yang gencar melawan pembangunan sejumlah pulau dan aktivitas militer Tiongkok. Akan tetapi, Duterte menempatkan perselisihan sebagai pemantik untuk mengejar sektor perdagangan dan investasi Tiongkok, ketika terpilih sebagai Presiden Filipina pada 2016 lalu. Dia sempat mengancam perpecahan terhadap AS di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Hubungan kedua sekutu perlahan membaik saat Donald Trump menjadi presiden. Trump memuji berbagai kebijakan Duterte yang mencerminkan ketangguhan, termasuk aksi pemberantasan narkoba yang merenggut ribuan nyawa. (AFP/OL-6)