Negosiasi Dagang AS-Tiongkok Diwarnai Perbedaan Tajam

AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok mengadakan pembicaraan perdagangan penting pada Rabu (30/1) ini. Perbedaan yang mendalam terkait permintaan AS untuk reformasi ekonomi struktural Tiongkok, akan menyulitkan pencapaian kesepakatan sebelum pemberlakuan tarif baru AS pada 2 Maret mendatang.

Kedua belah pihak akan bertemu di Gedung Putih dalam pembicaraan tingkat tinggi. Pembicaraan ini direncanakan sejak Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyepakati gencatan senjata 90 hari terhadap konflik dagang sejak Desember lalu.

Sejumlah sumber yang dekat dengan perundingan mengungkapkan sejauh ini pejabat Tiongkok terbilang sulit memenuhi tuntutan utama AS. Tuntutan tersebut, yakni melindungi hak kekayaan intelektual AS dan mengakhiri kebijakan Tiongkok yang disebut memaksa korporasi AS untuk mentransfer teknologi ke korposasi asal Tiongkok.

Keluhan dari AS yang diiringi tuduhan pencurian siber rahasia dagang yang dilakukan Tiongkok, kemudian menjadi senjata bagi administrasi Trump untuk membenarkan pemberlakuan tarif terhadap komoditas impor asal Tiongkok senilai US$250 miliar. 

Baca juga: AS Beri Sanksi, Warga Venezuela Khawatir Kekurangan Bahan Bakar

Sebelumnya, Trump menggulirkan ancaman kenaikan tarif dari 10% menjadi 25% atas komoditas senilai US$200 miliar per 2 Maret 2019. Langkah itu diambil apabila tidak tercapai kesepakatan. Dia pun mengancam pengenaan tarif baru pada sisa komoditas Tiongkok yang dikirim ke AS.

"Sudah jelas ada masalah struktural, transfer teknologi secara paksa, dan masih ada kesenjangan signifikan antara kedua belah pihak," ujar seorang sumber anonim.

Di lain sisi, pejabat pemerintah Tiongkok menepis tudingan pemaksaan transfer teknologi. Mereka menekankan telah mengambil sejumlah langkah, termasuk pengurangan tarif otomotif dan rancangan regulasi investasi asing guna meningkatkan akses investor. 

Tiongkok pun berjanji untuk melarang ketentuan administrastif yang memaksa transfer teknologi.

Komponen penting dari setiap kemajuan perundingan, kata pejabat tinggi pemerintahan Tiongkok, merupakan kesepakatan mengenai mekanisme untuk memverifikasi dan menegakkan tindak lanjut Tiongkok atas setiap janji reformasi. Hal itu bisa membendung ancaman tarif AS terhadap komoditas Negeri Tirai Bambu dalam jangka panjang.

Sejumlah kelompok bisnis memandang perundingan tersebut melemahkan ekspektasi atas terobosan pekan ini. Dengan satu bulan jelang tenggat waktu, rasanya mustahil penawaran terbaik dari kedua belah pihak akan dibahas dalam dua hari ke depan. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Tiongkok, Erin Ennis.

"Saya pikir tidak akan ada hasil yang besar. Semoga mereka bisa menghasilkan kemajuan yang bagus untuk menyelesaikan kesepakatan hingga 90 hari," pungkas Ennis.

Pihak Tiongkok yang dipimpin Wakil Perdana Menteri (PM) Liu He, kemungkinan harus membawa tawaran maru dalam meja perudndingan. Tawaran signifika yang melampaui pembelian komoditas AS, termasuk kedelai, sektor energi dan manufaktur. 

Masih dari sumber yang akrab dengan negosiasi, menyebut komoditas manufaktur sebagai prioritas utama administrasi Trump, mencakup sejumlah komponen besar yang ditujukan mengurangi defisit perdagangan AS dengan Tiongkok. Namun, belum ada jaminan Beijing akan menindaklanjuti perjanjian tersebut.

Hal yang juga menggantung dalam pembicaraan ialah tuduhan AS terhadap raksasa telekomunikasi asal Tiongkok, Huawei Technologis. Negeri Paman Sam menuding perusahaan tersebut melakukan penipuan untuk menghindari sanksi Iran, dan berkonspirasi mencuri rahasia dagang T-Mobile AS.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin melemparkan komentar optimis mengenai negosiasi perdagangan AS-Tiongkok. Kepada Fox Business Network, dia mengharapkan kemajuan signifikan pada akses pasar dan masalah transfer teknologi. Dia menekankan kasus Huawei dan pembicaraan perdagangan adalah masalah yang terpisah. (Channelnewsasia/OL-3)