Pemerintah Indonesia Didesak Pro Aktif Soal Isu Rohingya

Puluhan orang dan organisasi yang tergabung dalam Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) melakukan aksi simpatik di kawasan Bundaran HI terkait isu Rohingya.

Dalam orasinya, Sekjen Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (KAMRA), Bernard Ali Jabbar mempertanyakan keberadaan posisi organisasi PBB dan ASEAN dalam menyikapi kasus Rohingya.

"Ingin ku tanya mana kebesaran PBB? Mana kebersamaan ASEAN? Apakah nyawa warga Rohingya begitu tidak berharganya?" ujar Bernard di kawasan Bundaran HI saat acara #saverohingya, hari ini.

Bernard meminta agar umat muslim di Indonesia bersatu untuk peduli dengan kasus Rohingya. Menurutnya, umat Muslim terikat dalam satu tubuh yang harus saling menguatkan dan membantu.

"Kita galang solidaritas untuk saudara-saudara kita oleh rezim Myanmar dan tentaranya dan orang musryik yang tidak suka muslim. Solusinya untuk ROhingya Jihad Fisabillilah ," ujar dia.

Bernard juga meminta agar pemerintah Indonesia bisa mendesak Kedubes Myanmar di Indonesia untuk mengambil tindakan. Bernard bersama rekan-rekannya pun menyuarakan bakal menggeruduk kantor kedubes Myanmar di Indonesia bila tidak ada pergerakan.

"Kami siap duduki kedubes Myanmar. Kami akan kumpulkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang untuk #saverohingya Rabu nanti," tegas dia.

Hal senada diungkapkan anggota DPD RI, Fahira Idris. Dia mendesak pemerintah proaktif menanggapi isu kemanusiaan ini.

Sejauh ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menghubungi pihak-pihak yang berhubungan erat dan punya andil dalam kasus kemanusiaan Rohingya. Indonesia juga membangun Rumah Sakit di Rakhine untuk membantu korban konflik.

Namun, Fahira khawatir bantuan yang diulurkan Indonesia tersebut tidak tepat sasaran. Dia meminta agar Indonesia terus melakukan lobi-lobi diplomatik kepada pemerintah Myanmar. (OL-7)