Menhaj Mochamad Irfan Yusuf Tekankan 3 Poin Krusial Haji 2026

MENTERI Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Dalam kunjungan kerjanya di Asrama Haji Semarang, pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menggarisbawahi tiga poin krusial: optimalisasi kuota, standarisasi fasilitas asrama, dan penegakan aturan bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Gus Irfan menyoroti pentingnya mitigasi cepat terhadap sisa kuota yang muncul akibat jemaah yang wafat, sakit, atau mengundurkan diri. Ia menginstruksikan jajaran di daerah untuk memaksimalkan sistem Siskohat agar posisi kosong segera diisi oleh jemaah cadangan yang telah memenuhi syarat pelunasan.

Baca juga : Menhaj Pastikan Makanan Jemaah Haji Higienis dan Sesuai Cita Rasa Nusantara

"Isu kuota ini sangat krusial di tingkat nasional. Saya tidak ingin melihat ada satu kursi pun yang kosong atau mubazir hanya karena lambatnya administrasi mitigasi. Setiap kursi adalah harapan jemaah yang sudah mengantre belasan tahun," tegas Menhaj saat melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Jawa Tengah.

Fasilitas Asrama dan Pelayanan Lansia

Selain urusan administrasi kuota, Gus Irfan melakukan inspeksi mendadak terhadap fasilitas di Asrama Haji Semarang. Ia memberikan instruksi tegas agar seluruh perlengkapan jemaah, seperti koper dan atribut haji, sudah diterima 100% oleh jemaah sebelum mereka memasuki asrama.

Kenyamanan jemaah lansia menjadi prioritas utama, mulai dari kelayakan kasur, pendingin ruangan (AC), hingga kualitas katering. Menhaj memperingatkan para vendor untuk bekerja profesional dan tepat waktu.

Baca juga : Menhaj: 50 Ribu Jemaah Umrah Masih di Saudi, 14 Ribu Berpotensi Tertahan

"Wajah pelayanan kementerian kita tercermin dari bagaimana kita menjamu tamu Allah di asrama. Jika ada vendor yang lamban atau fasilitas tidak layak, saya instruksikan segera diganti dalam hitungan hari. Tidak ada kompromi untuk kenyamanan jemaah," tambahnya.

Penertiban KBIHU dan Petugas Daerah

Dalam upaya menciptakan ekosistem haji yang adil, Gus Irfan memperingatkan KBIHU dan Petugas Haji Daerah (PHD) agar tidak meminta keistimewaan atau privilege tertentu. Ia meminta Kakanwil Jawa Tengah menindak tegas KBIHU yang mencoba "cawe-cawe" atau mengatur fasilitas di luar SOP, seperti permintaan blok kamar khusus atau pengaturan bus mandiri.

Berikut adalah ringkasan poin instruksi Menteri Haji dan Umrah dalam persiapan operasional haji 1447 H/2026 M:

Menhaj berharap melalui sinergi anggaran dengan Pemerintah Daerah dan ketegasan aturan, filosofi "Kehadiran Negara" dapat dirasakan langsung oleh jemaah. Operasional haji tahun ini ditargetkan berjalan lebih transparan, proporsional, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (Z-1)