Menag Usulkan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Perkuat Pendidikan Keagamaan

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memperkuat satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama melalui pengajuan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Usulan ini diarahkan untuk mendorong kesetaraan mutu pendidikan antara madrasah dan sekolah umum di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kemenko PMK pada Sabtu (4/4).

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas," kata Menag.

Baca juga : Menag Ajak Santri Jaga Keikhlasan dan Kesantunan

Menag merinci, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah program prioritas. Di antaranya revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi senilai Rp22,9 miliar.

Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan secara merata di seluruh sektor pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," ujarnya.

Baca juga : Menag Sebut Pesantren sebagai Jantung Peradaban Bangsa

Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran revitalisasi Rp13,7 triliun dirancang untuk menyasar 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti masih banyaknya kondisi bangunan madrasah yang memerlukan perbaikan serius. Ia menilai kualitas sarana dan prasarana mencerminkan tingkat keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Selain itu, Menag juga menyoroti masih terbatasnya jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Saat ini, cakupan program tersebut baru mencapai sekitar 10–12 persen, jauh di bawah sekolah umum yang ditargetkan segera mencapai 80 persen.

"Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pesantren memiliki kesiapan ekosistem yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif," pungkasnya.

Menag berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan berkualitas. (P-4)