Bukan Cuma Soal Iuran, Ini 5 'Bom Waktu' yang Harus Dijinakkan Dirut Baru BPJS Kesehatan

Tongkat estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan resmi berpindah. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Di balik pelantikan ini, terselip tanggung jawab raksasa untuk menjaga napas jaminan kesehatan bagi lebih dari 283 juta jiwa penduduk Indonesia.

Tahun 2026 bukan sekadar tahun transisi, melainkan tahun krusial bagi keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS). Berikut adalah sederet pekerjaan rumah (PR) mendesak yang harus segera diselesaikan oleh nakhoda baru BPJS Kesehatan:

1. Menjinakkan "Bom Waktu" Defisit 2026

Ini adalah tantangan paling nyata. Berdasarkan perhitungan aktuaria, BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit anggaran atau potensi gagal bayar pada pertengahan tahun 2026. Ketimpangan antara biaya pelayanan yang terus melonjak akibat inflasi medis dan besaran iuran yang belum disesuaikan menjadi akar masalahnya. Dirut baru harus mampu menyeimbangkan neraca keuangan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan iuran yang drastis.

Baca juga : Dilantik Jadi Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito: Terima Kasih Presiden Prabowo

2. Reformasi Sistem Rujukan: Dari Berjenjang ke Kompetensi

Awal 2026 menandai pergeseran besar dalam pelayanan. Sistem rujukan berjenjang yang selama ini dikeluhkan karena birokrasi panjang mulai digantikan dengan Rujukan Berbasis Kompetensi. Tantangannya, mampukah BPJS Kesehatan memastikan distribusi fasilitas kesehatan merata agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit perkotaan?

3. Implementasi Penuh KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)

Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 menuju satu standar pelayanan (KRIS) masih menyisakan banyak pertanyaan operasional. Dirut baru harus memastikan transisi ini tidak menurunkan kualitas layanan bagi peserta mandiri, namun tetap memberikan keadilan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kesiapan infrastruktur rumah sakit menjadi batu ujian utama.

4. Reaktivasi Peserta dan Pemutihan Tunggakan

Salah satu agenda terdekat adalah strategi reaktivasi jutaan peserta non-aktif. Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi kelompok rentan dan peserta kelas 3 yang terbukti tidak mampu harus dieksekusi dengan data yang presisi agar tepat sasaran dan memulihkan hak konstitusional warga untuk sehat.

5. Digitalisasi dan Pemberantasan Fraud

Sebagai dokter militer dengan latar belakang manajemen rumah sakit yang kuat, dr. Prihati diharapkan mampu memperkuat sistem anti-kecurangan (anti-fraud). Penggunaan teknologi AI dalam memverifikasi klaim perlu ditingkatkan untuk memastikan setiap rupiah Dana Jaminan Sosial benar-benar digunakan untuk pengobatan rakyat.

Kepemimpinan dr. Prihati Pujowaskito akan diuji oleh waktu. Keberhasilan beliau tidak hanya diukur dari angka kepesertaan, tetapi dari seberapa mudah seorang warga di pelosok mendapatkan akses medis tanpa harus terjebak labirin birokrasi rujukan yang rumit. (E-4)