Pentingnya Kesiapsiagaan dari Ancaman Virus Nipah 

RUANG Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional menyusul merebaknya kembali kasus infeksi virus Nipah di sejumlah negara.

Penyakit zoonotik dengan tingkat kematian tinggi itu menunjukkan bahwa ancaman pandemi berikutnya bisa muncul kapan saja, dan Indonesia harus memperkuat sistem pencegahan sebelum virus Nipah erjadi transmisi luas.

Pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan dari RUKKI, Mohammad Ainul Maruf, menekankan bahwa respons terhadap ancaman virus Nipah tidak boleh bersifat reaktif semata. 

Baca juga : Di Indonesia, Virus Nipah Baru Terdeteksi pada Kelelawar

"Kita belajar dari covid-19, bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berakibat fatal. Kerangka International Health Regulations (IHR) yang telah diperbarui menekankan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society," kata Ainul dalam keterangannya, Rabu (4/2).

"Artinya, kesiapsiagaan bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, hingga pemerintah daerah dan komunitas," sambungnya.

Virus Nipah dikenal dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar buah, serta berpotensi menular antarmanusia. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan interaksi manusia dengan hewan yang semakin intens, risiko penyebaran lintas wilayah menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan kesehatan global.

Baca juga : Indonesia Diminta Contoh Negara Tetangga untuk Cegah Masuknya Virus Nipah

Soal virus Nipah, RUKKI menyambut baik terbitnya Permenkes terbaru tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Permenkes Nomor 1 Tahun 2026) langkah penting memperkuat fondasi kesiapsiagaan nasional. Regulasi ini telah menegaskan kewajiban sistem kewaspadaan dini berbasis risiko, penguatan surveilans termasuk penyakit zoonotik, peningkatan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan. Namun, pemerintah perlu memastikan implementasi yang konsisten, pendanaan memadai, dan koordinasi lintas sektor yang efektif.

"Pendekatan keamanan kesehatan hari ini menuntut sistem yang mampu mendeteksi sinyal wabah sedini mungkin, bahkan sebelum lonjakan kasus terjadi. Itu berarti kita membutuhkan sistem surveilans yang tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, tetapi juga berbasis masyarakat," ujar Maruf.

Surveilans berbasis masyarakat, sambung dia, memungkinkan deteksi dini melalui keterlibatan kader kesehatan, tenaga kesehatan primer, hingga jejaring komunitas lokal. Namun, pendekatan ini harus ditopang oleh sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, real-time, dan inklusif.  Tanpa dukungan teknologi dan tata kelola data yang baik, laporan dari lapangan tidak akan cepat diterjemahkan menjadi respons kebijakan.

RUKKI juga menekankan pentingnya komunikasi risiko yang transparan dan berbasis bukti untuk mencegah kepanikan maupun misinformasi soal virus Nipah. 

“Pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Pemerintah perlu memastikan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat," pungkasnya. 

Menanggapi ancaman virus Nipah dan potensi wabah penyakit menular baru lainnya, RUKKI mendesak pemerintah memastikan implementasi penuh Permenkes tentang KLB, wabah, dan krisis kesehatan dengan menempatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama sistem kewaspadaan dini, deteksi berbasis risiko, dan respons awal terhadap penyakit emerging dan zoonotik.Kemudian membangun sistem surveilans terpadu lintas sektor, yang menghubungkan data kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan faktor lingkungan, serta memperkuat surveilans berbasis masyarakat melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

Ia juga menambahkan soal virus Nipah pentingnya memperkuat kapasitas laboratorium dan jejaring rujukan secara terkoordinasi, termasuk kejelasan alur pelaporan dan pembagian peran antara fasilitas layanan kesehatan, dinas kesehatan, laboratorium veteriner, dan otoritas terkait lainnya. Terkahir yakni memastikan komunikasi risiko yang terpadu antarsektor, agar informasi kepada publik konsisten, berbasis bukti, dan tidak tumpang tindih, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. (H-4)