Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesian Cultural Outlook 2026 untuk Perkuat Diplomasi Budaya

KEMENTERIAN Kebudayaan RI menyelenggarakan forum strategis 'Indonesian Cultural Outlook 2026' di Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Mengangkat tema ‘Living Heritage, Shared Future’, acara ini bertujuan memperkuat diplomasi budaya dan membangun kemitraan strategis dengan duta besar negara sahabat serta organisasi internasional.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan, bahwa di tengah krisis iklim dan disrupsi teknologi, budaya merupakan unsur perekat yang mampu mencegah polarisasi serta memelihara perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan hasil UNESCO Mondiacult yang menyatakan kebudayaan sebagai hak asasi manusia yang krusial bagi pembangunan berkelanjutan.

“Saat ini, kita tahu bahwa dunia memasuki era yang berat, di mana hal ini jugatercermin dalam program kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yangpentingbagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Semangat tersebut menginspirasi kami untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaandapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimanamandat Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menbud Fadli.

Dalam forum tersebut, Menbud Fadli memaparkan lima pilar utama yang menjadi panduan kebijakan nasional. Yaitu, fondasi Peradaban berdasarkan UUD 1945, tata kelola budaya terintegrasi berbasis digital dan data, ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis, perlindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh, dan transformasi digital dan diplomasi budaya global.

“Pencapaian Kementerian Kebudayaan di tahun 2025 memberikan sebuah garis dasaryang jelas. Di tahun 2026 ini, kami berupaya untuk mengubah capaian tersebutmenjadi arah nasional di bawah lima pilar. Dari pilar-pilar tersebut, kita bisa melihatbagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yangterukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah Indonesia.” jelas Menbud Fadli.

Di lain hal, Kementerian Kebudayaan telah menyusun rencana kerja melalui tiga Direktorat Jenderal. Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama akan fokus pada repatriasi benda bersejarah, aktivasi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri, serta kerja sama institusi internasional.

Kemudian Ditjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi fokus pada penguatan museum, gerakan pangan lokal nusantara, serta advokasi komunitas adat.

Terakhir, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan berencana mendorong industri film dan musik sebagai sektor strategis serta penguatan ekosistem seni (sastra, pertunjukan, rupa).

Untuk itu, Menteri Fadli Zon, didampingi Wakil Menteri Giring Ganesha dan jajaran pejabat lainnya, secara terbuka mengundang sektor swasta, akademisi, dan mitra internasional untuk bersinergi untuk berkolaborasi. Fokus kolaborasi mencakup penelitian museum, digitalisasi warisan budaya, hingga peningkatan kapasitas komunitas tradisional.

Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta dialog produktif dan komitmen kerja sama konkret yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peradaban dunia sekaligus mendorong pembangunan global yang berkelanjutan.

Hadir dalam acara ini perwakilan DPR RI; perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Luar Negeri; perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif; perwakilan Perpustakaan Nasional RI; perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia; Ketua Harian Komisi Nasional Indonesiauntuk UNESCO (KNIU); Duta Besar, diplomat, atase dan perwakilan negara sahabat; serta perwakilan organisasi internasional. Mendampingi Menteri Kebudayaan, turut hadir Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo. (H-1)