Satgas Galapana DPR RI Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepatan Huntara di Aceh

SATUAN Tugaas (Satgas) Galapana DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh. Langkah ini dinilai mendesak mengingat masih banyak warga yang bertahan di tenda darurat, sementara bulan suci Ramadan semakin dekat.

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, mengatakan bahwa secara prinsip seluruh pemangku kepentingan telah menunjukkan kesiapan dan komitmen. Namun demikian, diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi data agar proses pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak terkendala di lapangan.

“Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi, agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar TA Khalid dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/1).

Baca juga : Pakar UGM Ingatkan Aspek Keselamatan dalam Pembangunan Huntara Sumatra

Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi yang digelar sebelumnya, pihak BUMN dan BP BUMN menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara. Agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan, pemutakhiran data penerima manfaat serta penetapan lokasi pembangunan perlu segera disepakati secara bersama.

Satgas Galapana menekankan bahwa percepatan pembangunan Huntara membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh. Koordinasi yang intensif diharapkan mampu menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih di lapangan.

“Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja,” tambahnya.

Satgas Galapana DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses percepatan Huntara dan berperan sebagai penghubung antarinstansi. Dengan demikian, pemulihan pascabencana di Aceh diharapkan dapat berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah tersebut, masyarakat terdampak banjir di Aceh diharapkan dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, sehingga dapat menjalani bulan Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat. (ANt/P-4)