Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengurus KORPRI Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat dengan meluncurkan Program Vaksinasi Kanker Serviks untuk ASN dan Keluarganya.
Ketua Umum DP KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa program ini merupakan kontribusi penting KORPRI dalam mendukung agenda nasional, khususnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat.
Ia menyatakan, kanker serviks saat ini merupakan penyakit penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Oleh karena itu, Korpri menilai program vaksin ini menjadi sangat penting untuk memastikan ASN perempuan dan keluarga ASN terlindungi dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
"Program 1 Juta Vaksinasi HPV untuk ASN ini menyasar ASN perempuan usia 18–45 tahun, istri ASN yang memenuhi syarat medis, dan anak perempuan ASN usia 9–15 tahun,” kata Zudan saat launching di Grand Sahid Hotel Jakarta, Jumat (28/11).
Ia memparkan, untuk tahap awal, penerima vaksin dilakukan melalui pilot project di delapan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Timur serta BKN.
"Setelah itu, program akan diperluas dengan target nasional satu juta vaksinasi untuk menciptakan perlindungan menyeluruh di lingkungan ASN," ujarnya.
Melalui program vaksinasi ini, lanjutnya, KORPRI menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya pencegahan penyakit di tubuh birokrasi.
“Dengan ASN yang sehat, Indonesia akan menjadi negara yang kuat,” tegas Zudan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan, saat ini di Indonesia ada 36.000 kasus baru kanker serviks dan 70 persennya sudah berada pada stadium yang lanjut.
"Rata-rata sudah stadium yang harus dikemoterapi, harus diiradiasi, harus kontrol balik, padahal kanker ini adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Karena kita tahu, sebabnya adalah infeksi human papilloma virus dan human papilloma virus ini bisa dimatikan dengan vaksinasi," kata Dante.
Ia menyatakan, jika vaksinasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, maka target untuk eliminasi serviks pada tahun 2030 bisa tercapai.
"Oleh karena itu gerakan masif untuk melakukan vaksinasi kanker cervix harus dimulai dari sekarang," ungkapnya.
Ia menyatakan sangat mengapresiasi program vaksinasi pada 1 juta ASN yyang digagas oleh Korpri ini. Dan ia mengharapkan gerakan mewujudkan eliminasi kanker serviks ini bisa dibantu oleh semua elemen masyarakat.
Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifatul Fauzi juga menyampaikan dukungannya pada upaya Korpri dalam melakukan vaksinasi serviks pada 1 juta ASN.
"Kami sangat mendukung, karena ini adalah salah satu pemenuhan hak perempuan, yaitu kesehatan," kata Menteri Arifatul.
Ia pun berharap, dengan adanya kegiatan ini, edukasi tentang kanker serviks, baik pencegahan maupun deteksi dini bisa semakin dipahami oleh masyarakat.
"Bukan hanya kementerian lembaga, tapi juga tokoh masyarakat dan tokoh agama ini mempunyai peran yang sangat sentral, sangat penting, dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang vaksin ini. Sehingga dengan penuh kesadaran, perempuan-perempuan berkenan dan mau untuk melakukan vaksin," pungkas Menteri Arifatul. (Cah/P-3)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved