DPR Desak Audit dan Sanksi Rumah Sakit yang Tolak Ibu Hamil di Papua hingga Meninggal

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya di Papua. Tragedi ini terjadi setelah Irene, yang sedang hamil, ditolak oleh empat rumah sakit berbeda dengan alasan tidak tersedia kamar bagi pasien BPJS Kesehatan.

Matindas  mengecam keras insiden tersebut. Ia menilai penolakan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil merupakan bukti kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar warga negara.

"Kejadian ini sangat menyayat dan menunjukkan kegagalan sistem kesehatan dalam pemenuhan hak warga negaranya mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan terutama mereka yang dibiayai BPJS." ujar Matindas J Rumambi, Selasa (25/11). 

Baca juga : Kunjungi Keluarga Almarhumah Irene Sokoy, Gubernur Papua Mohon Maaf dan Sebut Kebodohan Pemerintah

Matindas menegaskan bahwa penolakan layanan dasar, khususnya dalam kondisi darurat, adalah tindakan tidak manusiawi. Ia menilai kasus ini jelas melanggar prinsip perlindungan ibu dan anak sebagaimana diatur dalam UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Menurutnya, kematian Irene dan janinnya menyalahi prinsip keadilan dan perlindungan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dijamin dalam UU KIA. 

"UU 4/2024 KIA dibuat atas dasar negara menjamin kehidupan yang sejahtera lahir batin kepada warga negaranya, khususnya ibu dan anak, dengan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu dan terjangkau" jelasnya.

Untuk itu, Matindas mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang menolak pasien. Ia menegaskan bahwa hasil audit harus diumumkan secara transparan kepada publik.

"Sanksi tegas juga harus diberikan kepada pengelola rumah sakit yang bertanggung jawab," ujarnya. (P-4)