Ibu Hamil Ditelantarkan sampai Meninggal, Prabowo: Audit Semua Rumah Sakit Papua

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Papua. Arahan itu muncul setelah seorang ibu hamil ditolak empat fasilitas kesehatan hingga akhirnya meninggal dunia.

Setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden, Tito menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk langsung mendatangi keluarga korban dan memberikan bantuan.

“Presiden memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan melalui audit. Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui akar masalahnya. Rumah sakit-rumah sakit terkait akan dipanggil, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun pihak rumah sakit swasta,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Senin.

Baca juga : Setahun Prabowo-Gibran, Konflik Papua Meluas dan Jauh dari Rekonsiliasi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim Kemendagri juga telah tiba di Jayapura hari ini untuk memulai proses audit di lapangan. Tito menjelaskan audit dari Kemendagri akan mengulas regulasi yang berlaku, termasuk aturan kepala daerah yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit.

“Peraturan Bupati itu melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, lalu ada aturan dalam Peraturan Gubernur karena pasien terakhir dirujuk ke RSUD provinsi,” jelasnya.

Sementara itu, Menkes Budi telah mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan kesehatan untuk menemukan sumber persoalan. Pemeriksaan meliputi aspek fasilitas, tata kelola, sumber daya manusia, hingga regulasi yang diterapkan.

Berdasarkan informasi yang diterima, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura memastikan telah memberikan penanganan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pasien tersebut, merespons perhatian publik atas meninggalnya ibu hamil asal Kampung Hobong.

Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim investigasi akan dibentuk untuk menelusuri kasus tersebut. (E-3)