Program Makan Bergizi Gratis Terancam Jadi Sumber Ledakan Sampah Makanan

DI tengah sorotan publik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran, kekhawatiran baru mulai mencuat, potensi ledakan sampah makanan. Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan IDEA Yanuardi  menilai tanpa desain kebijakan yang matang, program ini bisa menjadi sumber baru masalah lingkungan.

“Bayangkan jutaan porsi makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari. Bila rantai pasoknya panjang dan menunya seragam, ada risiko besar sebagian makanan terbuang, entah karena tidak sesuai selera anak atau rusak di perjalanan,” ujarnya dikutip dari laman perkumpulanidea.org. 

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Data Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2024 mencatat sisa makanan menyumbang 39,36% dari total 35,02 juta ton sampah nasional. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, persentasenya bahkan lebih tinggi, mencapai 52,55%.

Baca juga : Hasilkan 23 Juta Ton Sampah Makanan, Indonesia Didorong Bentuk Food Bank Melalui Koperasi

“Indonesia sudah punya masalah kronis dengan kebiasaan membuang makanan. Jika perilaku ini tidak berubah, program MBG justru berpotensi menjadi generator tambahan sampah pangan,” tegasnya.

Yanuardi menjelaskan, tingginya angka food loss and waste (FLW) menimbulkan dampak berlapis pada tiga dimensi utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Secara ekonomi, kerugian akibat makanan yang terbuang tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tapi juga berdampak pada inefisiensi nasional. “Ada modal, tenaga, air, dan energi yang terbuang percuma untuk memproduksi makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi,” katanya.

Baca juga : 2 Dapur MBG Dihentikan karena Ditemukan Bakteri Berbahaya

Dari sisi lingkungan, sampah makanan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu sumber utama gas metana (CH2), yang 25 kali lebih kuat memerangkap panas dibanding karbon dioksida (CO?). 

Pembuangan makanan juga berarti pemborosan sumber daya vital seperti air, lahan, dan energi. Sementara dari aspek sosial, fenomena FLW mencerminkan ketimpangan pangan yang serius. 

“Di satu sisi makanan berlimpah dan terbuang, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang kekurangan gizi dan menghadapi kerentanan pangan. Ini bentuk ketidakadilan pangan,” ujar Yanuardi.

Untuk mencegah krisis sampah makanan, Yanuardi menekankan pentingnya penerapan ekonomi sirkular pangan atau food circularity. 

Pendekatan ini bertujuan menjaga agar bahan pangan dan nutrisi tetap berputar dalam sistem, meniru siklus alam yang minim limbah.
Ia memaparkan tiga langkah utama penerapan food circularity:

• Pencegahan, mengurangi potensi sampah sejak awal dengan perencanaan belanja, pengelolaan stok, dan edukasi publik.
• Pemanfaatan ulang (redistribute & repurpose), makanan berlebih yang masih layak konsumsi harus disalurkan melalui food bank atau inisiatif donasi makanan.
• Pengolahan (recycle/regenerate), sisa makanan yang tak bisa dimanfaatkan lagi dapat diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau bahan bakar biogas.

“Dengan menerapkan food circularity, kita tidak hanya mengurangi kerugian finansial dan dampak lingkungan, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat keadilan pangan,” jelasnya. (H-2)