Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH pers nasional Dahlan Iskan berharap Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Persatuan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat, adalah tokoh netral.
"Tentu saya ingin tokoh netral," ujar Dahlan Iskan ketika ditanya oleh wartawan terkait sosok Ketua Umum PWI yang diharapkan terpilih di Kongres Persatuan PWI, Jumat (8/8).
Seperti diketahui, Kongres Persatuan PWI 2025 merupakan hasil kesepakatan dari Ketua Umum PWI Kongres XXV-2023 Bandung Hendry Ch Bangun dan Ketum Umum KLB PWI 2024 Zulmansyah Sekedang.
Kongres ini akan memilih Ketua Umum PWI periode 2025 - 2030 setelah konflik internal yang melahirkan dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi warzawan tertua di Indonesia itu.
Menurut Dahlan Iskan, agar tidak memunculkan potensi konflik lagi, sebaiknya dua Ketua Umum PWI saat ini, yakni Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, tidak ikut maju dalam pemilihan.
"Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukan sebagai penasihat," ujarnya.
Dahlan Iskan juga berharap, pemilihan Ketua Umum PWI dilakukan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik money politics.
"Saya merindukan pemilihan yang tidak diwarnai pengaruh uang atau fasilitas tertentu. Sayang kalau money politic menjalar sampai ke organisasi wartawan," ujarnya.
Sebulan menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI, telah muncul nama-nama bakal calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030.
Setidaknya, ada 7 nama yang saat ini beredar di media. Mereka adalah Hendry Ch Bangun (Ketum PWI hasil Kongres Bandung) dan Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta)
Lima nama lainnya adalah Atal S Depari (Ketum PWI Pusat 2018-2023), Teguh Santosa (Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013-2018 dan anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018-2020), Akhmad Munir (anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah), Johnny Hardjojo (Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya), dan Rusdy Nurdiansyah (Ketua PWI Kota Depok). (Z-1)
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.
Polisi belum dapat memastikan apakah luka-luka tersebut terkait dengan aktivitas jurnalistik korban atau konflik pribadi.
Proses pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama
Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).
KPK memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini, 3 Juli 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina.
"Kedatangan Pak Dahlan Iskan, terkait kasus akuisisi PT Maji oleh BUMN PTPN VI tahun 2014. Jadi saat itu, Pak Dahlan Menteri BUMN,"
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan kini bisa bebas ke luar negeri setelah status pencegahannya selesai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved