Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilaksanakan selama masa liburan sekolah. Juknis itu dianggap sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah dalam hal penyaluran hingga menu MBG.
Edy mengatakan, masalah seperti menu MBG yang basi hingga pemberian bahan mentah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Tangerang Selatan tak boleh lagi terulang. Ia mengatakan hal-hal seperti itu seharusnya sudah bisa dicegah dengan format yang jelas dan ketat.
"Dalam kasus Tangsel, jelas bahwa pemberian MBG dalam bentuk bahan mentah dilakukan tanpa payung kebijakan dari BGN. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kontrol teknis di lapangan," kata Edy sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, (21/6).
Ia mengatakan memberikan MBG saat liburan sekolah harus sangat diperhatikan karena memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dibandingkan dengan dibagikan langsung di sekolah. Hal itu juga pasti akan mendapatkan perhatian yang besar dari publik.
Menurutnya, simpang siur pemberian MBG dalam bentuk makanan jadi atau bahan makanan masih menjadi isu di lapangan. Menurut dia, hal ini lantaran BGN sebagai penanggung jawab MBG tidak memitigasi masalah.
"Libur sekolah pada minggu ketiga Juni hingga awal Juli sudah ada di kalender akademik. Seharusnya BGN jauh-jauh hari sudah mengantisipasi ini dengan memikirkan bagaimana pemberian MBG," katanya.
Menurut dia, juknis diperlukan sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, katanya, program ini menyangkut soal gizi anak. Untuk itu, sosialisasi juknis seharusnya dilakukan jauh sebelum musim libur sekolah agar SPPG memiliki siasat bagaimana mendistribusikan MBG.
Dia menambahkan, MBG bukan hanya sekadar menyalurkan makanan ke penerima manfaat, tetapi juga memastikan bahwa yang dikonsumsi sesuai dengan standar gizi. (Ant/H-3)
Ia menekankan pentingnya evaluasi, khususnya agar program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved