Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan sebanyak 249.823 guru memiliki kualifikasi S1/D4 dalam tiga tahun ke depan. Hal ini akan diwujudkan melalui program afirmasi kualifikasi S1/D4 bagi guru.
“Kalau kita bicara sekolah formal, jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 ada 249.823 dan di sini kita ingin memberikan afirmasi selama masa pemerintah ini paling tidak 249.823 itu selesai di tiga tahun, dan tahun keempat yang bersangkutan bisa mengikuti PPG,” ungkap Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kemendikdasmen, Nunuk Suryani dalam 'Dialog Pimpinan Ditjen GTK dengan Fortadik', kemarin.
Lebih lanjut, program ini akan menyasar guru berusia 50-55 tahun dan akan mendapatkan keistimewaan karena pengalaman mengajar mereka yang sudah lama. ''Jadi pengalaman mengajar mereka selama ini bisa diakui 70% dari SKS sehingga mereka tinggal mengerjakan skripsi saja. Itu sudah kami bahas,” ujar Nunuk.
Sementara itu, terkait dengan program PPG (pendidikan profesi guru), pihaknya menargetkan 808.570 guru akan mengikuti PPG dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kapasitas dan anggaran.
Program PPG ini juga akan dibarengi dengan penyusunan sistem data kelola guru yang lebih terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelayanan pascamengajar. Namun, Nunuk menyebut, saat ini peran GTK masih terbatas dalam hal perencanaan kebutuhan guru karena belum ada kewenangan intervensi langsung terhadap distribusi dan jumlah guru di daerah.
“Saat ini kami hanya bisa menghitung kebutuhan, belum bisa mengintervensi perencanaan distribusinya. Ini tantangan besar yang kami harap bisa dijawab melalui penguatan dalam dokumen MPJP dan RPJMN,” tandasnya. (H-1)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved