Dua Opsi Guru yang Disiapkan Mengajar Sekolah Rakyat

MENTERI Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan sejumlah opsi soal guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Guru untuk Sekolah Rakyat tersebut dapat melalui penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.

"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (25/3). Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD hingga SMA yang ditujukan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah itu akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dan murid Sekolah Rakyat dapat mengeyam pendidikan dari jenjang SD, SMP dan SMA secara cuma-cuma.

Baca juga : Mensos Pastikan Penyaluran Bansos Transparan dan Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satgasnya dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). "Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikdasmen," ujarnya.

Baca juga : Mensos Pastikan Sekolah Rakyat akan Berdiri di Tiap Kabupaten/Kota

Mensos menjanjikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain. "Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan," katanya.

Ia mengatakan saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah. Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.

Baca juga : Kemensos Matangkan Konsep Sekolah Rakyat, Siap Diluncurkan Juli 2025

"Jumlah sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU)," katanya.

Baca juga : M Nuh: Sekolah Rakyat Tanamkan Tekad untuk Maju pada Anak-Anak Kurang Mampu

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. "Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan kementerian sosial, yang membangun adalah PU," katanya.

Ia melanjutkan bahwa saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Penghitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang. "Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, tiap wilayah akan memiliki penghitungan yang berbeda. Sebab, ada jenjang pendidikan yang berbeda. "Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda," tutupnya. (M-1)