9 Juta Talenta Digital Dibutuhkan Indonesia

MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi penting dalam membumikan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemerintah akan melakukan strategi pendekatan bertahap dalam menghadapi perkembangan teknologi AI.

Meutya mengatakan Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital hingga 2030 untuk menguasai teknologi digital, termasuk AI. Tantangan ini dinilai pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Namun, dia optimistis karena ada dukungan akademisi, termasuk UGM. Pada 2024, Komdigi telah mencetak satu juta talenta digital baru dan menjangkau 5,6 juta peserta literasi digital.

Baca juga :  Tingkatkan Skill Pekerjaan Melalui Kecerdasan Buatan

“Biasanya, sesuatu untuk kemajuan perlu kita perbincangkan terlebih dahulu dengan para pihak. Setelah ada kesepahaman, barulah kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Komdigi Menjangkau: Campus, We’re Coming, yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam keterangannya, dilansir Kamis (12/12).

Menurut dia, masyarakat harus memahami dan merasa nyaman dengan teknologi baru sebelum mengadopsinya. Pemerintah juga memandang AI bukan sebagai ancaman, tetapi peluang besar sekaligus tantangan.

Data menunjukkan AI akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada 2025. Pada saat yang sama akan menciptakan 90 juta pekerjaan baru di bidang seperti pengembangan AI, data sains, dan kolaborasi manusia dengan AI.

Baca juga : Menkomdigi: Investasi AI Generatif di RI Melonjak 6 Kali Lipat Capai Rp398 Triliun

“Artinya, ada yang hilang, tetapi lebih banyak yang datang. Ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan, terutama oleh generasi muda,” tambah Meutya.

Di samping itu, Meutya menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab pada pengembangan AI. Indonesia pun menjadi negara pertama yang mendorong AI etik, sejalan dengan panduan UNESCO.

“Etika dan kreativitas harus berjalan seiring. Teknologi memiliki batasan, dan etika adalah pengendali utama agar manfaatnya tetap optimal,” jelas dia.

Baca juga : AI Punya Intuisi? Begini Cara Navigasi Implementasi Bagi Perusahaan

Pemerintah juga telah mengeluarkan panduan etik dalam bentuk surat edaran. Mulai 2025, pemerintah akan menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan RI untuk meningkatkan regulasi agar lebih kuat dan inklusif.

“Kami tidak akan menghambat inovasi teknologi, tetapi mendorong penggunaannya untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” tegas Meutya.

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menambahkan penguasaan teknologi memerlukan peningkatan kapasitas manusia.

Baca juga : Spotify Kini Terhubung dengan Asisten AI Google Gemini, Berikut 4 Keuntungannya!

“AI hanya bisa bekerja dengan data. Tetapi manusia yang mengendalikan, sehingga kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama,” ujar Nezar.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, Arief Setiawan Budi Nugroho, mengaku bangga UGM menjadi tuan rumah acara diskusi terkait perkembangan teknologi AI. Dengan begitu, UGM bisa mendapat informasi soal strategi pemerintah.

“Kehadiran Menteri memungkinkan kami mendengar langsung strategi pemerintah menghadapi tantangan teknologi di masa depan,” ungkap dia.

Arief menambahkan UGM memiliki komitmen kuat untuk menjadi aktor penting dalam memanfaatkan AI bagi kepentingan bangsa. UGM terus mendorong penelitian dan pengembangan, termasuk integrasinya dalam sektor kesehatan hingga pendidikan.

Salah satu inovasi UGM ialah pemantauan kerusakan jalan tol menggunakan AI, yang mempercepat proses tanpa mengurangi keakuratan. Teknologi ini juga dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit, seperti tumor, malaria, dan penyakit mata, yang meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. (Van/I-2)