Tantangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia

INDONESIA mengalami bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004 yang mengakibatkan ribuan korban jiwa. Guna mencegah peristiwa itu terulang, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. 

Pemerintah mulai melakukan pemasangan sejumlah alat peringatan di laut lepas untuk mengantisipasi tsunami. Sayangnya ada saja masalah yang terjadi di lapangan, mulai dari kerusakan alat sampai pencurian komponen alat deteksi.

Kendala-kendala Antisipasi Tsunami

Sirine Peringatan Dini Tsunami yang Tidak Berfungsi

Banyak sirine yang mati karena usianya yang sudah tua yang mengakibatkan sirene tidak dapat berfungsi sebagai alat peringatan dini dan kurangnya dana pemeliharaan dari Pemerintah Daerah. Dengan kendala ini, Pemerintah bisa meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk perbaikan dan pembaruan sirine.

Baca juga : Simak! Ini Cara Merayakan Hari Kesadaran Tsunami Sedunia

Sistem Komunikasi yang Rentan dan Mahal

Seperti pada peristiwa gempa bumi di Palu tahun 2018, infrastruktur komunikasi yang rusak mengakibatkan sulitnya penyebaran informasi peringatan dini. Jika ingin memakai alternatif seperti jaringan satelit masih mahal karena adanya tarif komersil.

Tsunami yang Cepat

Tsunami yang cepat menjadi tantangan tersendiri karena sulit diprediksi dengan cepat oleh sistem yang ada.

Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran yang terbatas membuat Pemerintah Daerah kesulitan dalam memelihara atau mengganti sirine tsunami yang sudah rusak, hal ini menjadi kendala untuk Pemerintah Daerah memberikan peringatan kepada masyarakat.

Kurangnya Sistem Penyebarluasan Informasi Alternatif

Jika dengan sirine penyebaran informasi masih kurang, Pemerintah perlu membuat alternatif lain seperti radio, atau perangkat tradisional yang didasarkan pada kearifan lokal. Hal ini agar menambah penyebaran informasi saat terjadi bencana.

Dalam menghadapi potensi bencana tsunami, Pemerintah harus mengatasi kendala-kendala ini dengan cepat agar mitigasi bencana di Indonesia dapat lebih optimal. Selain itu kerjasama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Lembaga Swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem mitigasi yang kuat. Di samping itu perlunya edukasi dan kejasama dengan  masyarakat untuk pencegahan. (BMKG/BNPB/Z-3)