Menteri LHK Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan Second NDC

INDONESIA akan kembali menyusun dan menyampaikan laporan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang merupakan bagian dari kewajiban setiap negara terhadap Paris Agreement. Perjanjian Paris atau Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya 
menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Second NDC.

“Hal itu untuk mengidentifikasi program kunci, strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun means of implementation berupa dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen Indonesia,” ujarnya saat ditemui Media Indonesia dalam acara ‘Komunikasi Publik SNDC’ di Jakarta pada Selasa (20/8).

Ia menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah-langkah kerja bersama sebagai bagian komitmen global dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan terhadap ketahanan iklim.  Menurut Siti, dalam dokumen Second NDC Indonesia menyelaraskan dengan komitmen bersama untuk menjaga kenaikan temperatur bumi rata-rata untuk tidak melebihi 1,5 derajat celcius. Untuk itu dibutuhkan penurunan emisi gas rumah kaca agar kondisi net zero emission (NZE) akan tercapai sebelum 2060. Net zero emission ialah keseimbangan antara gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer dan pembuangnnya diluar atmosfer. Selain itu, Siti menerangkan bahwa  komitmen itu juga dituangkan dalam Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Di dalam dokumen LTS-LCCR 2050 terdapat pemodelan dan skenario bagaimana kondisi Indonesia pada 2050 dan apabila melakukan seluruh upaya sesuai skenario yang direncanakan maka pada 2060 atau dalam waktu yang lebih cepat. 

“Di dalam dokumen Second NDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5°C untuk mencapai Net Zero Emission  tahun 2060 atau lebih cepat, juga akan diselaraskan dengan target LTS-LCCR 2050. Cakupan jenis Gas Rumah Kaca akan meliputi CO2, CH4, N2O, HFC, sementara tingkat emisi akan menggunakan Reference Year 2019 dengan Peaking rata-rata tahun 2030,” jelasnya 

Melalui partisipasi semua pihak dalam temu Komunikasi Publik Second NDC, Menteri Siti berharap dapat terhimpun berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan muatan pada dokumen Second NDC. Laporan tersebut paling lambat dikirimkan pada Maret 2025, namun Indonesia merencanakan untuk menyampaikannya lebih awal sebelum November 2024 pada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. Adapun pelaksanaan  Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Perubahan Iklim yang ke-29 (COP29) akan digelar di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024.

“Kita akan bekerja untuk penyempurnaannya lebih lanjut tetap berpegang pada nature of NDC yang merupakan dokumen janji yang harus di-tracking, harus dilaporkan dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen sesuai ketentuan harus disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC, dan diproyeksikan akan kita rampungkan segera sedapatnya sebelum COP-29,” tuturnya.

“Dan nampaknya dari exercise yang nanti dapat dibahas dalam diskusi hari ini, proyeksi net zero emissions Indonesia sooner sebelum 2060 akan bisa dicapai. Sudah ada exercise angka-angkanya hingga di angka 97-103% di tahun 2060 atau pada saat itu telah dapat terjadi negative emission akan dapat dicapai, dengan catatan bahwa kerja-kerja keras seperti saat ini, current policies and operations tetap bisa dipertahankan dan berlanjut,” imbuh Siti. (H-3)