Transformasi untuk Optimalkan Layanan Umat

PENYELENGGARAAN ibadah haji di Indonesia selalu mendapat perhatian publik, mengingat jumlah jemaah haji dari Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan negara lain.

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bahkan menjadi contoh bagi negara-negara sahabat seperti Malaysia, Turki, dan Iran.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Kementerian Agama.

Baca juga : Haji 2024, Indonesia akan Berangkatkan 241 Ribu Jemaah

"Ini adalah program tahunan. Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat penting sebagai landasan dalam upaya perbaikan dan peningkatan layanan di setiap tahun penyelenggaraan. Dari sini, kita terus berupaya melakukan inovasi dan mencari solusi agar persoalan yang muncul di tahun sebelumnya dapat teratasi dan tidak terulang," kata Menag kepada Media Indonesia kemarin.

Secara umum, lanjut Menag, pelaksanaan haji 2024 berjalan sukses dan lancar. "Hal ini dibuktikan dengan banyaknya testimoni dari jemaah haji dan berbagai pihak terkait," ujarnya.

Dari aspek akomodasi, tidak ada isu besar yang mencuat dan menjadi keluhan. "Terkait katering, saya kira malah ada prestasi luar biasa karena tahun ini, untuk kali pertama, kita bisa memberikan layanan secara penuh kepada jemaah selama di Makkah."

Baca juga : Menag Minta Forum Mudzakarah Dapat Membahas Tuntas Terkait Istitha’ah

Dari aspek kesehatan, penerapan Murur berdampak pada menurunnya tingkat kelelahan jemaah, yang juga berpengaruh pada penurunan okupansi tempat tidur di Klinik Kesehatan Haji Indonesia serta penggunaan obat-obatan.

"Tahun ini memang ada masalah pada transportasi, terutama dengan penerbangan Garuda Indonesia. Performa maskapai plat merah ini menurun drastis. Jemaah mengeluhkan layanan Garuda. Ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan haji 2025, terutama terkait pengadaan maskapai penerbangan," jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa permasalahan visa perlu didiskusikan bersama dengan otoritas Arab Saudi dan imigrasi Indonesia. "Sebenarnya, visa haji tahun ini sukses. Namun, kesuksesan ini diwarnai isu visa ziarah dan non-haji lainnya. Ini yang perlu kita diskusikan ke depan."

Baca juga : Menag Yaqut: Masa Tinggal Jemaah Haji akan Dipersingkat

Keberhasilan tersebut merupakan hasil positif dari inovasi-inovasi Kemenag.

Menurut Menag, banyak upaya yang dilakukan, salah satunya penerapan istitha’ah sebagai syarat pelunasan, yang terbukti berhasil menjaga kesehatan jemaah. Berdasarkan data, angka kematian jauh menurun dibandingkan tahun lalu.

Inovasi lain adalah Murur, sebagai antisipasi atas kepadatan di Muzdalifah pada 2023.

Baca juga : DPR Desak KPK Segera Selidiki Penyalahgunaan Kuota Haji

"Saat itu, mobilisasi jemaah dari Muzdalifah berlangsung hingga pukul 13.30 Waktu Arab Saudi. Tahun ini, proses tersebut selesai pada pukul 07.35 WAS, sebelum cuaca terik datang," kata Menag.

"Tahun ini, ada empat layanan perdana yang diterapkan, yaitu layanan fast track di tiga embarkasi, pemberian layanan katering secara penuh selama jemaah di Makkah, tambahan kuota hingga 20.000, serta Murur," jelas Menag.

Layanan fast track tahun ini diterapkan di tiga embarkasi, sebelumnya hanya satu. Selain di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Bandara Djuanda Surabaya. Selain itu, layanan katering diberikan secara penuh selama jemaah berada di Makkah pada tahun ini.

"Sebagai hasil dari lobi yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman, untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia mendapat tambahan kuota hingga 20.000 jemaah," lanjut Menag.

Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (KUB) hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

"Indeks KUB mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir," jelas Menag.

Pada 2021, indeks KUB sebesar 72,39, naik menjadi 73,09 pada 2022, dan kembali naik menjadi 76,02 pada 2023. Ada tiga dimensi yang dipotret, yaitu: toleransi (74,47), kesetaraan (77,61), dan kerja sama (76,00).

"Indeks KUB 2024 masih kita tunggu hasil surveinya. Kita berharap hasilnya juga meningkat dan mencerminkan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia," lanjut Menag.

Banyak upaya yang dilakukan, antara lain melalui penguatan moderasi beragama, pengarusutamaan diskursus pemikiran keagamaan moderat di media, hingga pemberdayaan FKUB.

Upaya lainnya termasuk mengembangkan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan sebagaimana diamanatkan KMA Nomor 332 Tahun 2023.

Kemenag juga menggencarkan program Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) untuk melatih penyuluh agama agar menjadi aktor resolusi konflik yang dapat meningkatkan Indeks KUB. "Tidak hanya penyuluh agama Islam, tetapi juga penyuluh agama lain. Mereka dilatih untuk hidup berdampingan dan mendiskusikan isu-isu keagamaan," tutur Menag Yaqut.

Sementara itu, Program Penguatan Moderasi Beragama (PMB) diharapkan dapat memperkuat kerukunan beragama dan indeks religiusitas.

"Penguatan Moderasi Beragama sebenarnya merupakan upaya yang tidak pernah berakhir. Tantangannya akan selalu ada di setiap zaman."

Terbitnya Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi momentum baru untuk memperluas gerak penguatan moderasi beragama.

"Kita semua bertanggung jawab dalam merawat kerukunan bangsa. Ini diharapkan menjadi gerakan sistematis, terukur, terencana, dan masif, sehingga umat semakin hidup rukun dalam keragaman atau harmony in diversity."

Kemenag juga memiliki target untuk mengakselerasi sertifikasi halal seluruh produk yang secara resmi akan dimulai pada Oktober 2024 sesuai amanat UU.

Layanan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH Kemenag terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk melalui digitalisasi layanan SiHalal menggunakan teknologi AI dan Blockchain.

"Hingga saat ini, BPJPH telah menerbitkan 1,9 juta sertifikat halal, yang mencakup 4.942.588 produk," jelas Menag.

BPJPH juga terus mewujudkan layanan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMK (usaha mikro dan kecil), melalui program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati, di mana setiap tahunnya BPJPH memberikan kuota 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui skema self-declare. "Tingginya animo sertifikasi halal terlihat pada 2023, di mana kuota 1 juta sertifikat halal gratis habis di pertengahan tahun."

Transformasi Digital

Kemenag saat ini juga tengah meningkatkan kapasitas kemandirian Cyber Islamic University dan mendorong transformasi digital. "Saat pertama kali datang ke Kemenag, saya memiliki visi untuk mempercepat pelayanan keagamaan. Ini hanya bisa dilakukan dengan transformasi digital. Saya melihat transformasi digital di Kementerian Agama sebagai keharusan," jelas Menag.

"Selain kita hidup di era serba teknologi, Kementerian Agama adalah satu-satunya instansi pemerintah yang menjadi referensi paling penting bagi seluruh warga negara. Setiap WNI pasti memerlukan Kementerian Agama. Dan untuk memudahkan akses layanan, transformasi digital adalah suatu keharusan," lanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menunjang transformasi digital di Kementerian Agama. Transformasi digital meliputi PUSAKA SuperApps, Daftar Haji Jadi Mudah dengan SISKOHAT Terintegrasi, Daftar Sertifikasi Halal Tidak Mahal Berkat SIHALAL, SIMKAH, Daftar Nikah Jadi Mudah, Cyber Islamic University, serta ASN Semakin Smart Berkat MOOC Pintar.

Afirmasi layanan keagamaan secara digital juga dilakukan Kemenag bagi kelompok masyarakat disabilitas berupa Quran Isyarat serta website Ramah Disabilitas. Transformasi digital juga dilakukan Kemenag dalam pengintegrasian serta penyajian data pendidikan agama dan keagamaan. Melalui portal satudata.Kemenag.go.id, masyarakat dapat menemukan berbagai data yang dibutuhkan. (H-2)