Kebijakan Kesehatan Perlu Diperkuat di Tingkat Pemda

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengunjungi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat pada Rabu (10/7). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi bersama jajaran pimpinan Media Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, setiap pergantian kepemimpinan seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan yang tidak berkelanjutan.

"Eksekusi kebijakan kesehatan yang saya lihat tidak tepat sasaran. Setiap ganti kepemimpinan, kebijakannya berubah, konsentrasinya berubah. Gak sustain. Contohnya ialah distribusi dan kebutuhan dokter yang tidak merata," kata Adib.

Baca juga : Sidang MK, 5 Organisasi Profesi Sebut UU Kesehatan Cacat Formil

Adib juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam penguatan tenaga kesehatan sebagai kunci dari penguatan sumber daya manusia. Namun, ia menyayangkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan masih kurang.

"Saya ke daerah Sabang sampai Merauke, kesehatan akan maju kalau bupati, wali kota, dan gubernur punya konsentrasi terhadap kesehatan. Pemerintah pusat membuat kebijakan apapun akan sulit jika pemerintah daerah tidak menjalankan. Kalau daerah konsentrasi pada kesehatan, tidak perlu repot," beber dia.

Lebih lanjut, menurut Adib, salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah ialah melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan tenaga kesehatan. Hal itu dinilainya menjadi langkah positif untuk penguatan tenaga kesehatan di daerah. menyoroti tata kelola tenaga kesehatan

Baca juga : IDI dan Le Minerale Edukasi Manfaat Air Mineral Berkualitas untuk Kesehatan

"Mekanisme tata kelola tenaga kesehatan semrawut. Kemendagri baru dilibatkan baru-baru ini. Ini yang menurut saya kebijakan strategis," jelas Adib.

Ia berharap, keberlanjutan kebijakan kesehatan perlu dipikirkan dengan baik, termasuk dengan sentralisasi tenaga kesehatan, gaji, dan insentif.

"Pemerintah pusat harus konsentrasi pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus bisa desentralisasi, termasuk gaji dan insentif, karena kalau masalah insentif di daerah akan sulit," tambah Adib.

PB IDI dan Media Perlu Menjalin Kerja Sama

Pada kesempatan itu, Asisten Direktur Utama Bidang Redaksi dan Usaha Media Indonesia Teguh Nirwahyudi mengungkapkan, selain tentang kebijakan, PB IDI dan media perlu menjalin kerja sama agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar terkait dengan isu kesehatan yang beredar di masyarakat. Pasalnya, saat ini media sosial seringkali menyuguhkan informasi yang keliru terkait dengan kesehatan.

"Meskipun kini informasi bisa didapatkan dengan mudah di media sosial, namun media tetap menjadi sumber yang kredibel dalam menyuguhkan informasi terkait dengan kesehatan. Karenanya, Media Indonesia berkomitmen untuk terus menyajikan pemberitaan kesehatan dari narasumber-narasumber yang terpercaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas," ucap dia. (Ata/Z-7)