Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyebut, produksi sampah di Indonesia mencapai 69,9 juta ton setahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang tidak terkelola sekitar 33%.
Menurut dia, tugas pemerintah kabupaten kota untuk mencari solusi terbaik atas pengelolaan sampah di wilayah mereka. "Merekalah yang paling tahu lingkungan dan masyarakatnya," kata dia dalam rapat koordinasi dengan Pemda DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa (7/5).
Namun, di sisi lain, pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan membantu menyelesaikan persoalan sampah. Pihaknya pun mengapresiasi keberanian Pemda DIY yang menutup tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan dan memilih pengelolaan dan pengolahan sampah secara desentralisasi.
Baca juga : Buka Rangkaian HPSN 2024, KLHK Gelar Dialog dan Peluncuran Buku Panduan Bank Sampah
"Jika dibutuhkan, kami akan membantu mencarikan pembeli sampah dari bank sampah" papar Vivien.
Vivien menyebut, tiga yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. Pertama adalah komitmen dari kepala daerah untuk mengelola dan mengolah sampah. Kedua adalah konsistensi dari pemerintah daerah untuk membangun pengelolaan dan pengolahan sampah.
“Ketiga, kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pengolahan sampah harus dibangun tidak hanya keterlibatan Pemda, tetapi organisasi masyarakat dan keagamaan," papar Vivien.
Baca juga : Saatnya Tinggalkan Tempat Pembuangan Akhir
"Sangat penting usaha untuk mengurangi sampah. Kalaupun tidak bisa mengurangi sampah, kita harus tahu sampah itu akan dibawa kemana dan akan diapakan," tambahnya.
Di saat bersamaan, sarana prasarana tempat pembuangan sampah juga harus disediakan agar warga tidak membuang sampah secara sembarangan.
Menjawab pertanyaan tentang penggunaan insinerator, kata Vivien, hal tersebut memerlukan kajian lebih lanjut. "Untuk membangun insinerator, emisinya harus dijaga dan jarak dengan permukiman warga juga harus dijaga," kata dia.
Baca juga : Kegiatan Olahraga Sambil Pungut Sampah (Supogomi) Digelar di AEON Mall BSD City
Pertanyaan tersebut menjawab pertanyaan Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo. Pasalnya, walaupun tiga TPS 3R yang dimiliki Kota Yogyakarta beroperasi semua, tetap saja ada residu yang tidak dapat diolah sehingga membutuhkan alat untuk pengolahan sampah dan pemusnahannya.
Tiga TPS 3R yang dimiliki Kota Yogyakarta diperkirakan akan mampu menyerap produksi sampah sebanyak 145 ton perhari, dari sekitar 200-an ton volume sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta setiap harinya.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan, dalam penanganan sampah, masyarakat harus menjadi subjek menangani sampah. Pemerintah daerah dan masyarakat akan belajar dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dan mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Saya yakin tahun ini bisa selesai (desentralisasi pengolahan sampah)," tutup Sri Sultan.
(Z-9)
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
UMJ membantah keras isu ‘mahar aksi’ dalam demonstrasi BEM soal sampah Tangsel. Kampus menilai tudingan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.
Mulai pekan ini, setiap KK yang sebelumnya menerima dua galon air mineral per minggu, kini akan mendapatkan empat galon air secara rutin selama satu bulan ke depan.
Wali Kota Tangsel memastikan pihaknya telah mengamankan kesepakatan pembuangan sampah ke wilayah Cileungsi untuk mengurai penumpukan.
Dalam tuntutannya, BEM UMJ mendesak Wali Kota Tangsel bertanggung jawab atas terjadinya penumpukan sampah, khususnya di wilayah Ciputat dan sekitarnya.
Darurat sampah Tengerang dan Tangsel disebut pengamat sebagai bukti dari kegagalan tata kota dan pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved