Anies Baswedan: Negara tidak Boleh Perhitungan dengan Rakyatnya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa negara tidak boleh perhitungan dengan rakyatnya sendiri, apalagi dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia.

"Saya menemukan salah satu faktor kita ini mengelola negara dan berhadapan dengan rakyat masih sering itung-itungan," ujar Anies saat berkunjung ke Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/2).

Ia menganalogikan hubungan negara dan rakyat seperti orangtua dengan anaknya. Orangtua pasti tidak akan perhitungan dalam menyiapkan investasi masa depan bagi anak.

Baca juga : Anies Apresiasi Banyak Spanduk Aspirasi Warga Semarang yang Suarakan Perubahan

"Coba, ada tidak ibu bapak yang  itung-itungan dengan anaknya? Tidak ada. Yang ada cinta kasih. Apapun akan dikeluarkan demi anak mereka," tuturnya.

Dari perjalanan keliling daerah yang dilakukannya, Anies sempat merenung untuk mencari tahu apa sebenarnya sesuatu yang hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

"Kami merenung apa sesungguhnya yang hilang di republik ini. Yang hilang adalah rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga : Presiden Terpilih harus Buat Desain Besar Pendidikan untuk Sejahterakan Guru

Menurut dia, rasa cinta tanpa syarat kepada republik mesti ada karena konsekuensi turunannya akan banyak sekali. Sebagai contoh, pendidikan akan dipandang sebagai investasi, bukan biaya pengeluaran. Oleh karena itu, Anies menyampaikan perlunya perubahan, dan untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan adalah wewenang atau kewenangan.

"Wewenang, bukan kekuasaan. Kekuasaan itu di tangan Allah SWT. Kekuasaan diturunkan lewat keputusan publik. Pada pilpres 14 Februari besok akan diputuskan kepada siapa kewenangan akan diberikan," paparnya.

Kedatangan Anies disambut Rektor Unissula, Gunarto, didampingi Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Bambang Tri Bawono, Ketua Pembina YBWSA Drs Ahmad Azhar Combo, dan Ketua Pengawas YBWSA Hasan Toha Putra. (Ant/Z-11)