Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PITALOKA Foundation memohon dukungan dari segenap institusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan peraturan perundang-undangan turunan UU Pesantren dan UU Kesehatan.
Hal ini, menurut Pembina Pitaloka Foundation, Rieke Diah Pitaloka menjadi sangat penting karena terkait dengan upaya memperbaiki sistem kesehatan di seluruh pesantren di Indonesia.
Rieke mengemukakan itu di sela-sela seminar bertajuk Jaminan Kesehatan Bagi Pesantren, di Aula Gedung SMA Ali Maksum, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Minggu (22/10). Turut hadir Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum KH Khoirul Fuad, Ibu Nyai Durrotun Nafisha (Ponpes Komplek Beta) dan Ibu Dinazad, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Yogyakarta Prabowo, Direktur Pitaloka Foundation Damhuri Muhammad, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
Baca juga: Di Depan Ribuan Santri, Gus Muhaimin Siap Prioritaskan Kemakmuran Guru
Acara yang dihelat bertepatan Hari Santri Nasional 2023 ini dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak-BPJS Kesehatan-Pitaloka Foundation. Kegiatan tersebut ditutup deklarasi pembentukan Asosiasi Kesehatan Pesantren Indonesia, yang diketuai Ali Mahmudi dari Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.
Pada kesempatan itu Khoirul Fuad meminta BPJS Kesehatan membantu memperkuat dan mendampingi BKM di lingkup pesantren, di antaranya terkait akreditasi dan kerja sama BKM dengan BPJS Kesehatan.
Permintaan tersebut, menurut Ali Ghufron sejalan dengan upaya yang menjadi komitmen BPJS Kesehatan. Ia menegaskan pihaknya siap membantu memperkuat BKM Pesantren. "Tiga prinsip kami adalah Jaminan Kesehatan Nasional harus mudah untuk diakses, murah, dan tidak diskriminatif," tandasnya. (RO/J-2)
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa hanya 54% pesantren yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak,
KETUA Majelis Masyayikh, Abdul Ghaffar Rozin mengatakan bahwa tantangan besar pendidikan nonformal pesantren adalah keragaman antar pesantren.
Majelis Masyayikh memiliki otoritas penuh dalam penentuan standar mutu pesantren.
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siang ke RS Pratama Yogyakarta bertujuan untuk meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Yogyakarta.
Tujuannya, memberikan jaminan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh peserta, tanpa membedakan kaya atau miskin.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan perubahan drastis BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sejak awal kepemimpinannya.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved