Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
GUNA memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, pemerintah selalu berupaya memfasilitasi penyebaran informasi dan mempermudah akses publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini meluncurkan Aplikasi Layanan Informasi Publik info.go.id, yang tidak hanya menawarkan kemudahan tetapi juga informasi yang terintegrasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah. Peluncuran ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di West Java Ballroom, The Westin Jakarta (23/8).
“Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat 27.400 aplikasi milik Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang berpotensi saling tumpang tindih dan berdiri sendiri-sendiri termasuk Aplikasi Layanan Informasi Publik. Melalui keberadaan satu aplikasi terintegrasi, efisiensi belanja aplikasi dan pemantauan efektivitas layanan informasi publik secara nasional dapat lebih mudah tercapai,” jelas Budi melalui keynote speech jelang peresmian.
Budi menerangkan bahwa aplikasi info.go.id kini telah resmi sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional. Ke depannya, diharapkan mampu menjadi one stop service for public information sehingga masyarakat tidak perlu repot mencari lokasi informasi publik di setiap badan publik negara. Meski begitu, aplikasi ini masih perlu terus dievaluasi dan dikembangkan secara bertahap guna semakin mengoptimalkan manfaatnya.
Baca juga: Menkominfo Imbau Influencer untuk Tidak Promosikan Judi Online
Setiap warga negara Indonesia, memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, baik rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik sesuai Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008. Lewat UU tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik mampu menghasilkan layanan informasi yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Lewat kehadiran aplikasi info.go.id, diharapkan publik dapat mengakses info dengan mudah secara daring, yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi kiwari.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Usman Kansong, dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi info.go.id yang diluncurkan mempunyai tujuan utama untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan di manapun dan kapanpun. Informasi publik yang akurat, jelas, dan tepat waktu disampaikan Usman, adalah kunci dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih partisipatif dan cerdas.
Baca juga: Menkominfo: Situs Judi Online Bisa Raup Hingga Rp27 Triliun Setahun
“Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang akan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat karena bersumber langsung dari Badan Publik. Mulai dari berita terkini, peraturan-peraturan terbaru, acara-acara penting, hingga informasi tentang layanan publik yang ada di sekitar kita. Semua informasi ini dapat diakses dengan mudah melalui genggaman tangan, kapanpun dibutuhkan,” ujar Usman.
Beberapa waktu sebelum Grand Launching aplikasi info.go.id, pada tanggal 22 Juni 2023 dilakukan Pilot Project yang melibatkan 6 K/L/D (Kemenkominfo, Kemenpora, LKPP, BKKBN, Dinas Kominfo Kota Depok, Dinas Kominfo Kota Tangerang). Implementasi tersebut, sebagai langkah untuk menetapkan aplikasi info.go.id sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional.
Guna mengenalkan lebih dalam tentang aplikasi info.go.id kepada para perangkat pemerintah, sebelumnya di hari yang sama juga dilaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik Nasional. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hasyim Gautama, hadir selaku narasumber.
Hasyim menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi info.go.id selain ingin mengintegrasikan informasi lewat satu pintu, juga bertujuan untuk mempopularitaskan layanan PPID sebagai Layanan Informasi Publik. Juga, mendorong digitalisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Ini sangat penting karena di beberapa pemerintah daerah masih ada yang menggunakan proses manual dalam melayani informasi publik, dan itu yang menjadi sasaran utama ketika aplikasi ini diluncurkan,” jelas Hasyim.
Pada sesi bimbingan teknis ini dijelaskan perihal berbagai fitur aplikasi info.go.id meliputi Pencarian Informasi Publik; yang memfasilitasi masyarakat untuk mencari informasi secara mandiri beserta opsi permintaan informasi, kemudian Daftar Informasi Publik, Komunikasi Internal, Jawab dan Keberatan, Rating Umpan Balik, dan Penyesuaian Hari Libur.
Selain itu, para peserta bimbingan teknis yang berasal dari berbagai PPID K/L/D juga diajarkan tentang tahapan pembuatan user aplikasi info.go.id dan proses unggah maupun verifikasi informasi publik.
Dengan kehadiran Aplikasi Layanan Informasi Publik info.go.id, ke depannya diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, juga Pemerintah Daerah, lewat satu pintu. (RO/Z-7)
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi berbagai masalah struktural di desa-desa.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi berharap seluruh penggiat koperasi untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes)Merah Putih. Hingga kini Kopdes Merah Putih mencapai 57.000.
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
PDIP, akan mengambil tindakan hukum. Apabila Budi Arie tidak meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Pelaporan kader PDI Perjuangan ke Bareskrim juga dilihat sebagai babak baru antara partai tersebut dengan keluarga Solo, yakni mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya
Bersama dengan badan publik lainnya yang turut menjadi saksi dan melakukan uji publik, ASABRI, memperkuat langkah perusahaan dalam mengukuhkan fondasi pilar transparansi.
Badan POM memiliki aplikasi BPOM Mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses informasi terbaru seputar obat dan makanan.
PLN EPI memandang pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan perusahaan di masa depan.
Inovasi terus dilakukan sekalgus memperkuat fondasi guna meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan
INDEKS Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di bidang hukum mendapat skor paling rendah dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha menyatakan Pilgub Jakarta tahun ini harus dapat berjalan lebih baik sehingga kejadian-kejadian buruk pada pemilu sebelumnya tidak terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved