Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Rilis Aturan Baru Klaim Pelayanan Pasien Covid-19

DALAM Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur hubungan hukum peralihannya dari pandemi ke arah endemi termasuk dalam klaim rumah sakit atas pelayanan kesehatan pasien covid-19.

Bahwa rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien covid-19 yang dirawat sebelum diberlakukannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tetap dapat mengajukan klaim pembiayaan pelayanan covid-19 sesuai dengan ketentuan.

"Tentu rumah sakit-rumah sakit harus diberikan ruang hubungan hukumnya namun masih menangani pasien yang dirawat sebelum Kepres 17/2023 berlaku. Sehingga ini benar-benar diatur sehingga pasien-pasien yang masuk harus diselesaikan dulu pelayanannya dan rumah sakit tetap dapat diajukan klaim," kata Kepala Biro Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Indah Febrianti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/8).

Baca juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Menurun

Kemudian setelah ditetapkannya Perpres 17/2023 bahwa rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang dirawat pada paling 31 Agustus 2023 dapat mengajukan klaim penggantian biaya mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease.

"Setelah 31 Agustus 2023 maka untuk klaim pembiayaan pasien covid-19 tidak bisa lagi diajukan kepada Kementerian Kesehatan dan sudah berlaku pada jaminan BPJS Kesehatan," ujar dia.

Baca juga : Imunisasi Covid-19 akan Ditetapkan Menjadi Imunisasi Program

Ditetapkannya Permenkes 23/2023 diperlukan bagaimana penanggulangan covid-19 secara menyeluruh dan berkesinambungan termasuk dukugan lintas sektor, pemerintah daerah, dan stakeholder lain guna mencegah dan menanggulangi covid-19.

"Karena kita mewaspadai adanya kasus covid-19 ini ke depannya memang WHO sudah menegaskan terkait pencabutan pandemi. Permenkes ini juga akan menjadi acuan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat dalam penanggulangan covid-19," ungkap dia.

Substansi yang diatur yaitu pedoman penanggulangan covid-19 yang harus dilakukan pada masa endemi dalam rangka meminimalisir. Adapun kegiatannya antara lain promosi kesehatan, pelaksanaan surveilans, pelaksanaan imunisasi, manajemen klinis penataan klinis jika ditemukan kasus sampai dengan pengelolaan limbah.

Pengaturan berikutnya yang diatur mengenai sumber daya dari manusia, obat, vaksin, sistem informasi, dan pendanaan. (Z-4)